Page 264 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1990 tentang Hutan Tanaman
Industri.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang.
Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendaya-
gunaan Tanah Terlantar.
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang
Kantor Staf Presiden.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–
2019.
Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian
Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian
Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer
dan Lahan Gambut.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999
tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah
Negara dan Hak Pengelolaan.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang
Hutan Kemasyarakatan.
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/
Ot.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indo-
nesia Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara
Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha.

236