Page 263 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

C, Tjoa M dan Silaya, T 2017, ‘Overview of forest tenure reforms
in Indonesia’, Working paper, Center for International Forestry
Research (CIFOR).
Sumanto, SE 2009, ‘Kebijakan pengembangan perhutanan sosial dalam
perspektif resolusi konflik’, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan,
vol. 6, no. 1, hlm 13–25.
Suhariningsih 2011, ‘Kebijakan pertanahan pada era otonomi daerah di
bidang Hak Guna Usaha perkebunan’, Mimbar Hukum, vol 23 no.
2.
Suryana, A 2014, ‘Menuju ketahanan pangan Indonesia berkelanjutan
2025: tantangan dan penanganannya’, Forum Penelitian Agro Eko-
nomi Jurnal, vol. 32 no. 2.
Stanley 1994, Seputar Kedung Ombo. Jakarta: ELSAM bekerjasama dengan
INFID.
Tore, A, Wallet, F 2016, Regional development in Rural Area, Springer Briefs
in Regional Science, DOI 10.1007/978-3-319-02372-4_5.
Widodo, S 2017, ‘A critical review of Indonesia’s Agrarian Reform policy’,
Journal of Regional and City Planning, vol. 28 no. 3.
Wiradi, G 2009, Seluk beluk masalah agraria, reforma agraria, dan pene-
litian agraria, Yogyakarta (ID): STPN Press.
Wulan, DR 2019, ‘Reforma agraria di kawasan hutan: Identifikasi Tanah
Masyarakat untuk Objek Reforma Agraria di Kabupaten Ogan
Komering Ulu’, Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional,
Yogyakarta.
Yusuf, M, Ekowati, D 2010, Membaca ulang keberadaan Hak Guna Usaha
(HGU) dan kesejahteraan rakyat (Cerita dari Kalimantan Selatan),
STPN Press & Sayogyo Institute.

Peraturan Perundangan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
IX/MPR/2OOI tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan
Sumber Daya Alam.
Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria.
Undang- undang Nomor 41 Tahun 1990 tentang Kehutanan.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya.

235