Page 45 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

bahwa redis hak individu akan berpotensi menghasilkan keuntungan dan
kepastian kepada semua rumah tangga petani tak bertanah. Akan tetapi,
cepat atau lambat tanah tersebut kemudian lepas dari genggaman masya-
rakat. Studi ini sebenarnya mirip dengan pola pertama, berangkat dari
kasus dua wilayah yang berbeda, namun Sirait berhasil menunjukkan
detail kasusnya sehingga argumen makro persoalan redis terjawab
dengan baik, walau problemnya bukan persoalan baru, melainkan per-
spektif dan cakupannya yang masih jarang diteliti peneliti lain. Kajian
ini belum sampai menyentuh problem TORA yang muncul saat ini dan
persoalan kelembagaan karena memang studi ini dilakukan pada periode
sebelum Jokowi-JK.

Studi Rachman (2017) cukup komprehensif yang membahas sampai
pada periode Joyo Winoto serta mengulas perjalanan kebijakan dari satu
periode ke periode berikutnya. Kajian ini cukup otoritatif untuk melihat
perjalanan sejarah kebijakan RA dengan segala problem dan tantangan-
nya, termasuk ulasan secara konseptual kawasan hutan dan non hutan,
dan mengapa SBY meninggalkan RA setelah Kementerian Kehutanan
undur diri dari keterlibatan program RA Joyo Winoto (Rachman 2017).
Namun pelaksanaan RA periode Jokowi belum sempat dibahas, khusus-
nya ketika RA masuk dalam agenda kebijakan prioritas pemerintah,
walaupun buku Rachman terbit tahun 2017. Pada tahun 2018 STPN Press
menerbitkan buku Shohibuddin yang berjudul Perspektif Agraria Kritis:
Teori, Kebijakan dan Kajian Empiris. Buku ini menjelaskan beberapa hal
terkait agraria sebagai perspektif dalam melihat persoalan tanah secara
luas. Agraria sebagai perspektif diusung Shohib dengan menempatkan
agraria sebagai pendekatan bukan subjek kajian, dan secara konseptual,
kajian ini sangat menarik minat para sarjana karena ulasan yang baru
dan cukup luas. Agraria dimaknai secara luas dengan tidak menyeder-
hanakan menjadi kebijakan semata seperti redistribusi, melainkan
agraria sebagai pendekatan untuk menciptakan keadilan sosial ekonomi
dan keberlanjutan ekologis. Cara pandang ini menempatkan Reforma
Agraria menjadi perspektif kebijakan dengan beberapa prinsip sesuai
mandat UUPA Pasal 2 ayat 3, bukan semata ditempatkan sebagai kebi-
jakan itu sendiri. Namun demikian karena sifat dari studi ini kental

17