Page 11 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

jadi perhatian penulis, tentu subjektifitas terjadi.
Secara keseluruhan, masih terdapat banyak hal yang
tidak sanggup kami kupas dalam buku ini, selain beberapa
data belum ditemukan, juga keterbatasan waktu dan kemam-
puan kami sebagai Tim untuk menggambarkan secara kese-
luruhan persoalan kelembagaan agraria. Penulis menyadari,
periode yang panjang akan menjadi sebab buku ini berisi
banyak halaman, namun penulis menggaransi cara baca buku
ini tidak harus berurutan per bab, karena setiap bab walau
terkait tetap bisa dibaca secara terpisah untuk memahami
isu dan persoalannya.

Secara khusus buku ini hadir dipicu atas tagihan Wakil
Menteri ATR/BPN periode sebelumnya, Bapak Surya Tjandra.
Dalam pengakuannya beliau sempat membaca edisi Sejarah
Kelembagaan Agraria I yang terbit 2015, dan beliau meminta
untuk dilanjutkan kajian tersebut. Namun karena berbagai
alasan, baru kali ini kesempatan untuk menuntaskan seba-
gian kecil dari kajian kelembagaan agraria yang cukup luas.
Tentu saja buku ini tidak hadir karena alasan beliau meminta
melanjutkan, namun karena lebih pada kebutuhan penge-
tahuan sejarah kelembagaan agraria Indonesia. Setidaknya
bagi penulis, catatan kecil ini menjadi penanda dan penjelas
sejarah dan eksistensi kelembagaan agraria.
Hadirnya buku tak lepas dari banyak pihak, Ketua STPN
yang mendorong dan memberikan kesempatan untuk
mengerjakannya, penulis ucapkan terima kasih. Kepada Mbk
Dwi Wulan Pujiriyani, teman yang baik sekaligus pimpinan
STPN Press, kami haturkan banyak terima kasih. Teman-
teman lain di STPN yang terlibat dan menjadi tempat pera-
duan keluh kesah, kalian sangat berjasa dalam hidup dan

ix