Page 14 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

hasilnya lebih lengkap, tentu secara bertahap untuk mela-
kukan penelitian dan menuliskannya.
Tantangan di atas disetujui oleh Saudara M. Nazir Salim
dengan segera membuat proposal kajian dan kemudian ke
lapangan melakukan penelitian sejak April 2022. Kini sebagian
dari yang dikerjakan, kelanjutan sejarah kelembagaan agraria
telah selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan
dibantu oleh Trisnanti Widi Rineksi, seorang staf pengajar
STPN dan Diah Retno Wulan yang merupakan Staff Kemen-
terian ATR/BPN Pusat, tulisan ini menjadi lebih lengkap,
lebih tebal, dan menarik. Selain berbicara tentang sejarah
Kementerian Agraria dari awal berdirinya sampai sekarang—
periode yang sangat panjang—buku ini juga menjelaskan ten-
tang banyak hal terkait apa yang telah dikerjakan oleh Ke-
menterian Agraria sejak awal berdirinya. Termasuk mendis-
kusikan tentang peran Kementerian Agraria yang berubah
menjadi Dirjen Agraria di bawah Departemen Dalam Negeri
sejak 1966-1988, kemudian menjadi Badan Pertanahan Nasional
pada tahun 1988-1993, kemudian sempat menjadi Menteri
Negara Agraria/BPN 1993-1999, dan terakhir kembali menjadi
Kementerian Agraria dan [Tata Ruang]/BPN sejak tahun 2014.
Menurut penulis buku ini, perubahan kelembagaan agra-
ria tidak luput dari dinamika sosial politik dan ekonomi yang
melingkupi pada periode-periode tersebut. Dengan pilihan
judul buku “Politik Kelembagaan Agraria Indonesia” men-
cerminkan bahwa kebijakan agraria adalah Kebijakan Politik
Agraria Indonesia untuk menciptakan keadilan dan kese-
jahteraan masyarakat secara luas. Tendensi politiknya selalu
dan harus untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Yang menarik, buku ini juga membahas inovasi dan teknologi

xii