Page 15 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 15
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
di bagian akhir bab, sebuah isu yang merupakan keniscayaan
bagi Kementerian Agraria, karena kita tidak bisa lepas dari
teknologi, sebab teknologi memudahkan dan membuat lem-
baga ini lebih efektif di dalam menjalankan kebijakannya.
Penulis buku juga menyinggung persiapan dan kesiapan
Kementerian Agraria menyongsong pelayanan pendaftaran
tanah dengan sistem elektronik. Artinya, lembaga ini dari
tahun ke tahun terus berkembang menuju kearah yang lebih
baik dengan menyiapkan kader-kader agraria untuk melan-
jutkan kepemimpinan ke depan. STPN sebagai salah satu lem-
baga pendidikan dengan serius dan tekun membantu menyiap-
kan kader-kader terbaik masa depan lewat jalur pendidikan.
Sekali lagi, mewakili STPN saya mengucapkan banyak
terima kasih kepada ketiga penulis yang telah tekun dan
bekerja keras meneliti dan menuliskan buku ini. Bukan suatu
perkara yang mudah meneliti sesuatu di masa lampau, harus
mencari tumpukan arsip demi merangkai sejarah Kemente-
rian Agraria. Untuk itu, saya dengan senang hati mendukung
penerbitan buku ini karena sangat bermanfaat sebagai refe-
rensi pengetahuan bagi generasi agraria ke depan. Semoga
terbitnya buku ini semakin menggairahkan studi-studi agraria
dan karya-karya inovatif lainnya, serta memantik para penga-
jar STPN untuk terus berkarya demi kemajuan yang lebih
baik khususnya bagi STPN dan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Sekali lagi selamat kepa-
da para penulis, semoga karya ini membawa manfaat bagi
kementerian kita, pembaca, dan masyarakat umum lainnya.
Dr. Senthot Sudirman, M.S.
Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
xiii
