Page 18 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 18
M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
Bab IV Di Bawah Kelembagaan BPN 1988: 217
Perubahan Kelembagaan dan Arah Kebijakan
A. Perubahan Kebijakan: Administrasi Perta- 218
nahan untuk Mendukung Pembangunan
B. Penyediaan Tanah untuk Industri dan 225
Investasi
C. Land Administration untuk Pembangunan 231
1. Proyek Operasi Nasional Agraria 231
2. ILAP: Proyek Land Administration Bank 237
Dunia Tahap Pertama
3. LMPDP: Proyek Land Administration 241
Bank Dunia Tahap Kedua
4. LARASITA 245
5. PPAN: Pembaharuan Agraria Berubah 248
menjadi Legalisasi Aset
D. Orde Reformasi 1998, Wacana Pembubaran 253
BPN, Konflik Agraria, dan Pembaharuan
Agraria
E. RALAS: Upaya Memulihkan Tanah dan 263
Administrasi Pertanahan Aceh Pasca
Tsunami
Bab V Nawacita dan Program Strategis Nasional di 270
Kementerian ATR/BPN, 2014-2022
A. “Kembalinya” Kementerian Agraria 271
B. Nawacita dan Program Strategis Nasional 278
C. Legalisasi Aset [PTSL]: Proyek Lama dengan 286
Kemasan Baru
D. Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dan 294
Penyelesaiannya melalui PPTKH/PPTPKH
E. Kelembagaan Reforma Agraria, Mengawal 303
GTRA
xvi
