Page 21 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 21
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
Tabel 13. Ketentuan Dokumen yang akan 325
Didigitalisasi
Tabel 14. Pengguna Aktif eOffice Seluruh Indone- 333
sia per 18 Juli 2022
Tabel 15. Daftar 10 Layanan Pertanahan Terbanyak 343
Periode 2019-2021
Tabel 16. Kewenangan PPAT dan Pihak Bank pada 348
HT Konvensional dan HT-el
Tabel 17. Data dan/atau Informasi dalam 355
Sertifikat-el
xix
