Page 17 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 17

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

                                 3. Di Bawah Departemen Kehakiman:             46
                                   Pendaftaran Tanah sebelum Lahirnya
                                   UUPA
                              B. KMB 1949 dan Dampaknya bagi Sejarah           54
                                 Agraria Indonesia
                              C. Struktur Organisasi Kelembagaan Agraria,      68
                                 1955-1958
                              D. Penataan Hak Atas Tanah: Nasionalisasi        71
                                 dan Konversi sebelum UUPA
                              E. Tanah Partikelir                              79


                          Bab III Penataan dan Perkembangan Kelembagaan        86
                          Agraria Pasca Lahirnya UUPA, 1960-1988
                              A. UUPA dan [Janji] Pembangunan Hukum            87
                                 Adat di Indonesia
                              B. Landreform: Kegagalan Penataan Agraria,       98
                                 1961-1965
                              C. Pengadilan Landreform, 1964-1970              121
                              D. Arus Balik: Aksi Balasan atas Aksi Sepihak   129
                                 (Aksi “Liar” dan “Penyerobotan”)
                              E. Lahirnya Akademi Agraria Yogyakarta, 1963    145
                              F. Bubarnya Kementerian Agraria, 1966           159
                              G.Landreform [tidak pernah] Mati:               173
                                 Perubahan Kebijakan Pasca 1965
                              H.Tata Guna Tanah: Isu Seksi di Dirjen Agraria  188
                              I. Dirjen Agraria dalam Repelita Orde Baru,     195
                                 1969-1988
                                 1. Penyatuan Lembaga Agraria di Daerah       195
                                 2. Transmigrasi, menjadi Proyek              201
                                   Landreform ala Orde  Baru
                                 3. Proyek Legalisasi Aset Massal Pertama,     211
                                   1981

                                                                             xv
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22