Page 23 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 23

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

                                      Alumni Akademi Agraria di Yogyakarta,
                                      bersamaan dengan Wisuda Tahun 1971
                          Gambar 9. Laksamana Muda Soejono Soeparto            161
                                      (kiri), Direktur Jenderal Agraria dan
                                      Transmigrasi pada saat menandatangani
                                      Naskah Penerimaan Jabatan/Tugas ex
                                      Departemen Agraria
                          Gambar 10. Upacara Pelantikan Dirjen Agraria        167
                                      Abdul Rachman Setyowibowo (kanan)
                                      oleh Menteri Dalam Negeri
                          Gambar 11. Menteri Dalam Negeri Amir Machmud 169
                                      mengadakan briefing sekaligus
                                      melantik para Kepala Direktorat Agraria
                                      seluruh Indonesia
                          Gambar 12. Penjelasan Menteri Dalam Negeri Amir 172
                                      Machmud dan Dirjen Agraria Abdul
                                      Rachman Setyo Wibowo mengenai
                                      masalah agraria bertempat di Depdagri
                          Gambar 13. Saudari St. Muchdisan, Kepala  Bagian    175
                                      Landreform dari Kantor Inspeksi
                                      Sulawesi Tenggara berada di tengah-
                                      tengah petani
                          Gambar 14. Pembukaan Rapat Kerja Agraria dan        175
                                      Landreform se Indonesia Timur
                          Gambar 15. Suasana Pembayaran Ganti Rugi Tanah 178
                                      Kelebihan Maksimum di Indramayu,
                                      1975
                          Gambar 16. Petani penerima Redistribusi Tanah       182
                                      dan bekas pemilik tanah Kelebihan
                                      Maksimum dan Absentee menerima
                                      pembayaran ganti rugi
                          Gambar 17. Contoh Fatwa Tata Guna Tanah dari        195

                                                                             xxi
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28