Page 24 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 24
M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
Direktorat Tata Guna Tanah
Gambar 18. Rombongan keluarga yang akan 204
melakukan transmigrasi ke Lampung
Gambar 19. SK Pemberian HGU yang 231
ditandatangani pada tahun 1989 oleh
Kepala BKPM atas nama Kepala BPN
Gambar 20. Surat Edaran mengenai Prona 236
Swadaya tahun 1996
Gambar 21. Laporan Akhir Review UUPA tahun 238
1960 oleh Asisten Teknis Advisor
Hukum Pertanahan Internasional
sebagai salah satu program ILAP
Gambar 22. Pelayanan LARASITA di Kantor Desa 247
Gambar 23. SK Kepala Badan Pertanahan Nasional 249
tentang Pembentukan Tim PPAN
Gambar 24. Langkah Pelaksanaan Pendaftaran 266
Tanah RALAS
Gambar 25. Progress pendaftaran tanah di Indone- 291
sia dengan skema program PTSL 2017-
2021.
Gambar 26. Perkembangan dari LOC ke KKP web 311
Gambar 27. Strategic Goals Kementerian ATR/BPN 314
Gambar 28. Penerapan Layanan Elektronik di Kanwil 317
BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota Tahun 2020
Gambar 29. Peringkat EoBD Serta Aspek 318
Registering Property Indonesia dari
Tahun 2016-2020
Gambar 30. Tematik Tahunan Pembangunan 320
Pertanahan dan Tata Ruang
Gambar 31. Contoh Hasil Alih Media 327
Gambar 32. Tahapan Pelaksanaan Digitalisasi 2021 328
xxii
