Page 29 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 29
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBT Peta Bidang Tanah
Pelita Pembangunan Lima Tahun
Perta Persatuan Rakyat Tani
Pertanu Pertanian Nahdlatul Ulama
PIR Perkebunan Inti Rakyat
PKI Partai Komunis Indonesia
PMA Penanaman Modal Asing
PMK Putusan Mahkamah Konstitusi
PMPRB Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
PNI Partai nasional Indonesia
PPAN Program Pembaruan Agraria Nasional
PPAT Pejabat Pembuat Akta Tanah
PPNPN Pegawai Pemerintah Non Pegawai
Negeri
PPTKH Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam
Kawasan Hutan
PRODA Program Daerah Agraria
PRONA Proyek Operasi Nasional Agraria
PS Perhutanan Sosial
PTSL Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Pusdatin Pusat Data dan Informasi Pertanahan,
Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan
RA Reforma Agraria
RALAS Reconstruction of Aceh Land Administra-
tion System
Repelita Rencana Pembangunan Lima Tahun
RKP Rencana Kerja Pemerintah
RUUPA Rancangan Undang-Undang Pokok
Agraria
SDM Sumber Daya Manusia
xxvii
