Page 31 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Perubahan Kelembagaan Agraria 1946-2022

Kepala Biro Agraria Departemen Dalam Negeri (1946-1951)

Kementerian Urusan Agraria (1951-1959)
 Kementerian Urusan Agraria (pusat)
 Prov dan kota/kab (tidak ada keterangan)
Dasar Hukum:

Keppres No. 80/1951 dan Kepres No. 132/1953

1954
Jawatan Pendaftaran Tanah di bawah Departemen Kehakiman (UU No. 24/1954)

1963
Berdirinya Akademi Agraria Yogyakarta
Dasar Hukum: Surat Keputusan Menteri Pertanian dan
Agraria No.SK.36/KA/1963 tanggal 24 September 1963
1964
Berdirinya Akademi Agraria Semarang
Dasar Hukum: Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. 136
Kamp/1964 tanggal 5 Mei 1964

Kementerian Urusan Agraria (1955-1965)
 Kementerian Agraria (pusat)
 Kantor Inspeksi Agraria (prov)
 Kantor Pengawas Agraria (karesidenan)
 Kantor Agraria Daerah (kota/kab)
Dasar Hukum:
Keppres No. 55 /1955 jo 190 Tahun 1957 dan Keppres No. 141/1955

1955-1957
Pembentukan Kantor Agraria Daerah & Kantor Inspeksi Agraria di Karesidenan
Dasar Hukum:
Keppres No. 55 Tahun 1955 dan Kepmen Agraria 27 Februari 1956 No. Sk. 35/ka

1966
Pembentukan Direktorat Landuse (Keppres No. 33/1966)
Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi (Departemen Dalam Negeri)
(1966-1967)
 Dirjen Agraria dan Transmigrasi (pusat)
 Kantor Inspeksi Agraria (prov); Kantor Pengawas Agraria (karesidenan)

 Kantor Agraria Daerah (kota/kab)
Dasar Hukum:
Keppres No. 63 dan 64/1966 dan Keppres No. 70 dan 173/1966

Direktur Jenderal Agraria (Kementerian Dalam Negeri) (1967-1972)
 Dirjen Agraria (pusat)
 Kantor Inspeksi Agraria (prov); Kantor Insoeksi Tata Guna Tanah (prov)
 Kantor Inspeksi Pendaftaran Tanah (prov)
 Kantor Agraria Daerah (kota/kab) & Kantor Pendaftaran Tanah (kota/kab)

 Kantor Tata Guna Tanah (kota/kab)
Dasar Hukum:
Kepmendagri No. UP. 1/2/22–4186 thn 1968 dan Kepmendagri No. 1/2/44–5381
Tahun 1968