Page 35 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

No. Tahun Nama Kelembagaan Menteri Keterangan Tambahan
Penjabat/Dirjen/Ka.BPN
11 1962-1963 Kementerian Urusan Kanjeng Pangeran Haryo Kabinet Kerja Sukarno
(6 Maret 1962-13 Pertanian dan Agraria Sadjarwo Djarwonagoro 6 Maret 1962
Nov. 1963)
Menteri Pertanian dan Agraria, 1963-1964
12 1963-1964 Kementerian Kanjeng Pangeran Haryo Terjadi Resufle Kabinet pada
(13 Nov. 1963-2 Pertanian dan Agraria Sadjarwo Djarwonagoro 13 November 1963, Sadjarwo
Sep. 1964) kembali dilantik sebagai
anggota Kabinet Kerja.
Menteri Agraria, 1964-1966
13 1964-1966 Kementerian Urusan Rudolf Hermanses 2 September 1964, Sadjarwo
2 Sep. 1964-30 Agraria menjadi Menteri Koordinator
Agust. 1966) Pertanian dan Agraria. 30
September 1965 terjadi
peristiwa 30S
Direktorat Jenderal Agraria dan Transmigrasi, 1966-1967
14 1966-1967 Direktur Jenderal Laksamana Muda Soejono Kementerian Agraria
(30 Agust. 1966- Agraria dan Soeparto “Dibubarkan”, urusan agraria
Transmigrasi kembali pindah ke
(Departemen Dalam Kementerian Dalam Negeri
Negeri) menjadi salah satu Direktorat
Jenderal Agraria
Direktorat Jenderal Agraria, 1967-1988
15 1967-1968 Direktur Jenderal Laksamana Muda Soejono Transmigrasi dipisah dari
(-25 Juli 1968) Agraria (Kementerian Soeparto Dirjen Agraria
Dalam Negeri)
16 1968-1969 Direktur Jenderal Mayor Jenderal TNI (Purn.) Soejono Soeparto diangkat
(14 Agust. 1968- Agraria (Kementerian Basuki Rachmat sebagai Sekretaris Jenderal
8 Jan. 1969) Dalam Negeri) (Menteri Dalam Negeri Departemen Perhubungan
merangkap Direktur
Jenderal Agraria)
17 1969 Direktur Jenderal Jenderal TNI (Purn.) Tanggal 9 Januari 1969 Basuki
(8 Jan. 1969-29 Agraria (Kementerian Amirmachmud Rachmat Meninggal Dunia,
Maret 1969) Dalam Negeri) (Menteri Dalam Negeri untuk sementara Dirjen
merangkap Direktur Agraria dijabat Menteri Dalam
Jenderal Agraria- Negeri
Sementara)
18 1969-1978 Direktur Jenderal Abdulrachman Berdasarkan Permendagri No.
(29 Maret 1969- Agraria (Kementerian Setjowibowo, B.B.A. 88 Tahun 1972, Instansi agraria
5 Agust. 1978) Dalam Negeri) di daerah disatukan dalam
satu wadah. Tingkat provinsi
dibentuk Kantor Direktorat
Agraria Provinsi sedang untuk
Kabupaten/ Kotamadya
dibentuk Kantor Sub
Direktorat Agraria
Kabupaten/Kotamadya
19 1978-1982 Direktur Jenderal Mayor Jenderal TNI (Purn.) Di bawah Kabinet
(5 Agust. 1978- Agraria (Kementerian S. Daryono Pembangunan III Presiden
24 Sep. 1982) Dalam Negeri) Soeharto
20 1982-1986 Direktur Jenderal Muhammad Isa Di bawah Kabinet
(24 Sep. 1982-7 Agraria (Kementerian Pembangunan IV Presiden
Feb. 1986) Dalam Negeri) Soeharto
21 1986 Direktur Jenderal Prof. Dr. Suparni Pamudji (Pejabat Sementara, PLT
(7 Feb. 1986–24 Agraria selama 10 bulan)
Des. 1986)
22 1986-1988 Direktur Jenderal Sarwata, S.H. Di bawah Kabinet
(24 Des. 1986- Agraria Pembangunan IV Presiden
Juli 1988) Soeharto
Badan Pertanahan Nasional, 1988-1993
23 1988-1993 Badan Pertanahan Ir. Soni Harsono Menjadi Kepala BPN pertama
(Juli 1988-17 Nasional dengan kelembagaan baru
Maret 1993)