Page 34 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Pimpinan Kelembagaan Agraria, 1946-2022

No. Tahun Nama Kelembagaan Menteri Keterangan Tambahan
Penjabat/Dirjen/Ka.BPN
Kepala Biro Agraria Departemen Dalam Negeri, 1946-1951
1 1946-1951 Kepala Urusan Sarimin Reksodihardjo Ketua Panitia Agraria
(1946-20 Nov. Agraria dalam Yogyakarta 1948 (21 Mei 1948)
1951) Kementerian Dalam dan Ketua Panitia Jakarta 1952
Negeri (19 Maret 1952)
Menteri Negara Agraria, 1951-1952
2 1951-1952 Kementerian Urusan Mr. Gondokusumo 27 April 1951-3 April 1952
(20 Nov. 1951-6 Agraria untuk pertama kali Menteri
Maret 1952) Urusan Agraria dibentuk oleh
Kabinet Sukiman dengan
Menteri pertama kali Mr.
Gondokusumo. Pada 6 Maret
1952 Gondokusumo wafat,
posisinya dibiarkan kosong
Kepala Biro Agraria Departemen Dalam Negeri, 1952-1953
3 1952-1952 Kepala Urusan Sarimin Reksodihardjo Pada Kabinet Wilopo,
(April 1952-1 Agraria dalam Kementerian Urusan Agraria
Juni 1952) Kementerian Dalam tidak ada dan urusan agraria
Negeri dilimpahkan ke Departemen
Dalam Negeri
1952-1953 Kepala Urusan Mohammad Nasroen Sarimin Reksodihardjo dilantik
(1 Juni 1952-1 Agraria dalam sebagai Gubernur Nusa
Agust. 1953) Kementerian Dalam Tenggara, digantikan M.
Negeri Nasroen
Menteri Agraria, 1953-1959
4 1953-1954 Kementerian Urusan Muhammad Hanafiah Kabinet dibentuk tanpa
(1 Agust. 1953- Agraria portofolio (tanpa mengepalai
19 Nov. 1954) kelembagaan kementerian),
kemudian terjadi reshuffle pada
November 1954
5 1954-1955 Kementerian Urusan I Gusti Gde Raka Kementerian Agraria menjadi
(19 Nov. 1954-12 Agraria lembaga kementerian yang
Agust. 1955) penuh.

6 1955-1956 Kementerian Urusan Mr. Gunawan Di bawah Kabinet
(12 Agust. 1955- Agraria Burhanuddin Harahap
3 Maret 1956)
7 1956-1957 Kementerian Urusan Prof. Agustinus Suhardi Lima menteri dari Masyumi
(24 Maret 1956- Agraria mundur pada 9 Januari 1957,
14 April 1957) Suhardi juga menjabat
sebagai Menteri Pekerjaan
Umum ad interim/sementara
8 1957-1959 Kementerian Urusan Prof. R. H. A. Soenarjo UU No. 7 Tahun 1958 telah
(9 April 1957-5 Agraria menetapkan pengalihan tugas
Juli 1959) dan wewenang agraria dari
Menteri Dalam Negeri ke
Menteri Agraria dan pejabat-
pejabat agraria di daerah,
kemudian dibentuk Kantor
Agraria di daerah
Menteri Muda Agraria, 1959-1960
9 1959-1960 Kementerian Muda Kabinet Kerja
(10 Juli 1959-18 Urusan Agraria Sukarno/setelah kembali ke
Feb. 1960) UUD 1945
9 Juli 1959
Menteri Agraria, 1960-1963
10 1960-1962 Kementerian Urusan Kanjeng Pangeran Haryo Kabinet Kerja Sukarno
(18 Feb. 1960-6 Agraria Sadjarwo Djarwonagoro 18 Februari 1960
Maret 1962)