Page 57 - Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Indonesia Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor

Ahmad Nashih Luthfi

hadap sistem sosial masyarakat tani dan perlunya gerakan tani
dalam rangka memperjuangkan penataan ulang. Tokoh terke-
muka seperti Iwa Kusumasumantri dan Soekarno secara getol
memberi perhatian persoalan itu. Dalam analisis tajamnya,
Soekarno mengatakan bahwa praktek-praktek perusahan parti-
kelir kolonial adalah bagian dari perilaku imperialisme modern.
Modusnya berlangsung dalam empat shaktii: Indonesia menjadi
negeri tempat diambilnya bekal hidup bangsa Belanda; peram-
pasan untuk pabrik-pabrik Eropa; sebagai pasar bermacam indus-
tri asing; sekaligus lapangan usaha bagi modal yang ratusan-ribu-
an-jutaan rupiah jumlahnya. 4 Kebijakan liberalisasi pertanian
pada masa kolonial yang masih berlaku saat itu, semenjak berla-
kunya Agrarische Wet 1870, mendesak untuk dikaji ulang.
Setahun sejak diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia,
pada tahun 1946, pemerintah membentuk kepanitian yang dia-
rahkan melakukan penyusunan undang-undang agraria. Undang-
undang No. 13 tahun 1946 memberlakukan penghapusan tanah-
tanah perdikan. Selanjutnya adalah masalah tanah konversi,
tanah sewa, erfpacht, dan konsensi landbouw. Melalui Penetapan
Presiden No.16 tahun 1948 dibentuk Panitia Agraria yang dike-
nal sebagi Panitia Agraria Yogya. Nama Sarimin Reksodihardjo
tercatat sebagai ketuanya. Tugas panitia itu adalah menyusun
usulan-usulan dalam rangka perumusan hukum agraria baru
pengganti hukum kolonial.
Tahun 1950-an melalui menteri Pertanian Soenaryo dibuat
rancangan undang-undang agraria. Berbagai simposium di bebe-
rapa kota diadakan untuk mematangkan konsepnya. Tanggal 1
Agustus 1960, Rancangan Undang-undang (RUU) baru hasil ker-
jasama Departemen Agraria, Panitia Ad Hoc DPR, dan Univer-
sitas Gadjah Mada, diajukan ke DPR-GR. RUU itu akhirnya
disetujui DPR-GR pada tanggal 24 September 1960 dalam
lembaran negara No. 104 tahun 1960 sebagai Undang-undang
No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agra-

4 Soekarno, “Menuju Indonesia Merdeka”, dalam Dibawah Bendera Revolusi
(Panitya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1964), hal. 257 dst.
4