Page 212 - Ranah Studi Agraria: Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris

Penguasaan Tanah dan Kelembagaan

seperti yang berlaku di Sulawesi Selatan itu. Ternyata hal ini
karena penyakapnya adalah keluarga sendiri dari pemilik
tanah. Mertelu dengan pembagian demikian itu diimbangi
dengan tambahan beban bagi penyakap, yaitu membayar

pajak Ipeda (Iuran Pembangunan Daerah) yang sebenarnya
bertentangan dengan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil
(UUPBH). Dari Tabel 5.12. dapat juga dilihat bahwa ternyata
pembebanan membayar pajak itu bukan hanya terdapat pada
kasus mertelu melainkan juga pada kasus-kasus maro, dan
bukan hanya di Sulawesi Selatan tapi juga di beberapa desa di
Jawa. Data dalam Tabel 5.12. itu disajikan sekedar untuk melihat
seberapa besar proporsi rumahtangga yang mempraktikkan
hal ini. Sedangkan besarnya pembagian pembebanan, terma-
suk bibit, pupuk, tenaga kerja, dan lain-lain secara terperinci
dapat dilihat pada Lampiran 5.6., yang menunjukkan variasi
yang besar, baik dalam desa maupun antar desa. Jika variasi
yang begitu besar itu dicoba diringkas maka gambarannya
seperti yang tertera pada Tabel 5.13. Dari Tabel 5.13. itu tam-
pak, misalnya, bahwa dalam kelompok penyakap maro, ada
5% penyakap yang mempunyai beban menyediakan saprodi
100% dan sekaligus membayar pajak 100%. Dalam kelompok
mertelu jumlah yang mempunyai beban demikian ada 26%.

Tabel. 5.13. Presentase Rumahtangga Penggarap Menurut Kewa-
jibannya Membayar Ipeda dan menyediakan Saprodi Dalam Sistem
Maro Dan Mertelu di 12 Desa Jawa dan 3 desa di Sulawesi Selatan
Proporsi Ipeda Proporsi Ipeda yang ditanggung pengarap
Saprodi yang Maro (209 RT) 1) Mertelu (42 RT) 2)
ditanggung 0% 50% 100% Total 0% 67% 100% Total
penggarap (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
0% 14 - - 14 - - - -
25% 4 - 1 5 - - - -
50% 25 - - 25 7 - - 7
143