Page 7 - Ranah Studi Agraria: Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris

Ranah Studi Agraria

berkeadilan, bermakna pokok sebagai sebuah proses pembe-
basan. Pembebasan dari sejarah kelam rakyat Indonesia yang
begitu panjang sejak masa kerajaan-kerajaan lokal, kolonial,
dan bahkan pasca kemerdekaan.

Secara singkat, ada tiga bentuk ketimpangan yang dimun-
culkan oleh struktur agraria yang bercorak kolonial dan feodal
tersebut. Pertama, ketimpangan dalam hal struktur “pemi-
likan”/”penguasaan” tanah dalam skala besar oleh swasta asing
dan tuan tanah feodal. Kedua, ketimpangan dalam hal “perun-
tukan” tanah, misalnya dengan adanya penetapan hutan-hutan
produksi untuk kepentingan ekstraksi hasil hutan oleh peme-
rintah kolonial. Dan ketiga, ketimpangan yang timbul akibat
incompatibility dalam hal persepsi dan konsepsi mengenai
agraria, yaitu antara penguasa kolonial yang menggunakan
konsep-konsep hukum positif dari Barat dengan komunitas
lokal atau masyarakat adat yang mengenal hak atas tanah ber-
basis tradisi dan budaya mereka (Wiradi, 2000).
Pengalaman pahit hidup di bawah penjajahan agraria bang-
sa asing maupun para penguasa feodal itulah yang telah me-
numbuhkan kesadaran para founding fathers untuk mendob-
rak tatanan agraria lama yang menindas dan mewujudkan
tatanan baru yang menjamin kemakmuran bangsa. Inilah salah

satu tujuan pokok “revolusi kemerdekaan”. Hal itu berarti,
perjuangan agraria langsung atau tak langsung menjadi agenda
utama dalam proses pembentukan karakter bangsa yang ter-

menjadi susunan masyarakat yang adil dan merata (Wiradi. 2009).
Dalam istilah Joyo Winoto (2006), Reforma Agraria dirumuskan
sebagai asset reform (landreform) + access reform (sumber-sumber
keuangan, teknologi, informasi, pasar, dll).

vi