Page 8 - Ranah Studi Agraria: Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris

Kata Sambutan

bebaskan, termasuk dalam hal ini bagi perjuangan membangun
ekonomi bangsa yang bertumpu pada kekuatan nasional, mau-
pun bagi konfigurasi baru hukum dan kelembagaan agraria
yang hendak ditata di masa kemerdekaan. Di sinilah tepatnya

perbincangan mengenai politik agraria nasional mengemuka,
yakni bahwa pada awalnya ia merupakan bagian penting dari
perjuangan kemerdekaan (nasionalisme), dan selanjutnya
sebagai bagian dari upaya pembangunan untuk mengisi kemer-
dekaan (nationhood).
Perubahan ekonomi politik selama satu dasawarsa terakhir
ini, pasca reformasi, ternyata belum mewujudkan trend ke-
adilan sosial bagi rakyat Indonesia. Persoalan struktural yang
dihadapi, seperti: kemiskinan, pengangguran, konsentrasi
penguasaan aset oleh sekelompok kecil orang, sengketa dan
konflik agraria, krisis pangan dan energi, penurunan kualitas
lingkungan hidup, dan krisis finansial global yang terjadi akhir-
akhir ini disertai efek dominonya di sektor ekonomi riil, sung-
guh-sungguh makin melemahkan akses lapisan masyarakat
bawah terhadap hak-hak dasar mereka.
Data kemiskinan dari BPS pada Maret 2007 menunjukkan
bahwa jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 37,17 juta
jiwa atau 16,58 persen dari total populasi tingIndonesia. Di

kawasan perkotaan, percepatan kemiskinan tersebut adalah
13,36 persen, sedangkan di kawasan perdesaan mencapai
21,90 persen. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan paling
banyak dialami oleh penduduk pedesaan. Dari total penduduk
miskin di Indonesia, sekitar 66 persen berada di pedesaan dan
56 persen di antaranya menggantungkan hidup dari pertanian,
sebagai petani gurem atau buruh tani.

vii