Page 38 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 38

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria

               adalah paparan Kepala BPN pada Sidang Terbatas di Kantor
               Kepresidenan tanggal 22 Mei 2007 dan orasi ilmiah Kepala
               BPN pada Peringatan Dies Natalis IPB tanggal 1 Septem-
               ber 2007.
                   Tujuh tulisan tanggapan terhadap kebijakan reforma
               agraria versi pemerintah ini membentuk Bagian VI dari
               buku ini. Ditulis oleh penulis dengan latar belakang yang
               berbeda, ketujuh tulisan ini dapat dianggap mewakili kera-
               gaman pandangan terhadap PPAN yang muncul saat itu,
               mulai dari yang bernada apresiatif, kritis hingga skeptis. Ba-
               gian ini sekaligus merupakan bagian terakhir dari buku ini.
                   Sebagai penutup, buku ini dipungkasi dengan Epilog
               yang ditulis oleh Noer Fauzi Rachman. Secara singkat dan
               padat, bagian epilog ini menguraikan trajektori perjalanan
               PPAN setelah tahap fase formatif ini (2006-2007) hingga
               saat kepemimpinan Joyo Winoto di BPN berakhir (per-
               tengahan 2012). Kepemimpinan progresif Joyo Winoto telah
               berhasil mengupayakan banyak hal penting dalam kaitan
               dengan kebijakan reforma agraria (lihat Rachman 2012).
               Namun, tanpa dukungan politik yang riil dari pucuk pim-
               pinan nasional dan kekuatan politik di parlemen, maka
               kemajuan agenda reforma agraria secara nyata masih jauh
               dari yang diharapkan. Apa yang terjadi adalah BPN yang
               terkucil dalam lingkungan ego-sektoral dari badan-badan
               pemerintah lain; reforma agraria yang menjadi urusan teknis
               BPN semata, alih-alih menjadi sebuah agenda nasional;
               proses legislasi PP Reforma Agraria yang berjalan di tempat;
               dan pelaksanaan redistribusi tanah terjebak pada legalisasi
               asset semata. Pada saat yang sama, tidak ada kemauan kuat
               dari Presiden SBY untuk mensinergikan badan-badan

                                                               xxxvii
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43