Page 52 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

pasang-surutnya politik kemerdekaan sampai menjelang
lahirnya UUPA, semuanya ini melahirkan berbagai kom-
plikasi di bidang pertanahan. Justru upaya-upaya transfor-
masi struktural atas aneka komplikasi persoalan agraria ini-
lah yang—melalui pengundangan UUPA—telah ditem-
patkan sebagai faktor penentu dalam perjuangan nasional
bagi upaya-upaya pembentukan karakter bangsa, pertum-
buhan ekonomi yang bertumpu pada kekuatan nasional,
maupun penyusunan perundangan dan kelembagaan agraria
di masa depan. Sesungguhnya, inilah zitgeist, semangat za-
man dan situasi batin, yang melatari diundangkannya
UUPA.
Dalam rangka itu, maka UUPA telah menempatkan
sendi-sendi kesatuan nasional pada alas agraria, yaitu dengan
menekankan kesatuan hubungan antara bangsa Indonesia
dengan tanah-air tumpah darahnya. Dalam Pasal 1 ayat 1
UUPA disebutkan: “Seluruh wilayah Indonesia adalah
kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu
sebagai bangsa Indonesia.” Selanjutnya Pasal 1 ayat 3
menyebutkan: “Hubungan antara bangsa Indonesia dan
bumi, air serta ruang angkasa ... adalah hubungan yang
bersifat abadi.” Dengan demikian, hubungan manusia/
masyarakat Indonesia dengan tanah bersifat abadi dan
keterkaitan keduanya itulah yang menentukan keindo-
nesiaan kita. Ini berarti bahwa selama bangsa Indonesia
masih ada dan selama bumi, air serta ruang angkasa Indo-
nesia itu masih ada pula, maka dalam keadaan yang bagai-
manapun tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat me-
mutuskan atau meniadakan hubungan itu.
Dengan kata lain, hubungan keduanya bersi-fat asasi

5