Page 54 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 54
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007
batnya, hal itu telah melahirkan komplikasi tambahan terha-
dap persoalan agraria nasional, baik secara politis, yuridis,
kelembagaan, sosial, ekonomi, maupun ekologis.
B. Komitmen Baru Pemerintah dan Pentingnya
Simposium
Komplikasi ini dan aneka dampaknya dewasa ini sema-
kin disadari telah menciptakan ancaman yang mendasar bagi
keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan
kenegaraan kita sehingga upaya penanganan dan penye-
lesaiannya secara komprehensif menjadi sebuah imperatif
tersendiri. Dewasa ini, kemauan dan komitmen politik
pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria
ini semakin menguat. Bahkan pucuk pimpinan nasional
telah menggariskan agenda pembaruan agraria ini sebagai-
mana tertuang dalam visi dan misi pemerintahan SBY-JK
2004-2009. Hal ini dinyatakan dalam dua konteks, yakni
dalam “agenda perbaikan dan penciptaan kesempatan
kerja” dan “agenda revitalisasi pertanian dan aktivitas
pedesaan”.
Secara kelembagaan, Presiden Susilo Bambang Yudho-
yono melalui Perpres No. 10 Tahun 2006 mengenai Badan
Pertanahan Nasional juga telah menggariskan bahwa pe-
nanganan kebijakan pertanahan dilakukan secara nasional,
regional, dan sektoral. Hal ini didasarkan atas pertimbangan
sebagai berikut: (a) bahwa hubungan bangsa Indonesia
dengan tanah adalah hubungan yang bersifat abadi dan
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meru-
pakan kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia; (b)
bahwa tanah merupakan perekat Negara Kesatuan Republik
7
