Page 59 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 59
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)
Di sektor pertanian, kebijakan pertanahan tidak dida-
sarkan atas penataan aset produksi tetapi langsung diarah-
kan kepada upaya peningkatan produktivitas melalui pene-
rapan teknologi baru. Seiring dengan ini, proses guremisasi
petani, dan bahkan kehilangan lahan sama sekali, kian me-
ningkat karena petani kecil terlempar dari kompetisi di
lapangan usahatani padi sawah yang kian komersial. Ironis-
nya, ketika banyak petani kehilangan akses pada tanah, pada
saat yang sama berlangsung pula kebijakan pengalokasian
tanah skala besar yang bias kepentingan pemodal. Di pihak
lain, hampir setiap upaya pembangunan juga membutuhkan
tanah yang menimbulkan konversi besar-besaran lahan
pertanian, terlebih karena belum ditaatinya tata ruang dan
penataan tanah sebagai acuan pemanfaatan dan penggunaan
tanah. Belum lagi kecenderungan secara tidak sadar mele-
takkan tanah dalam kerangka perburuan rente sehingga
menjadi ajang permainan spekulasi. Kesemuanya ini telah
mempertinggi kuantitas dan kualitas sengketa serta konflik
pertanahan di tanah air yang terus meningkat dari waktu ke
waktu.
Kesemuanya ini tentu menciptakan komplikasi tam-
bahan terhadap persoalan agraria nasional, baik secara
politis, yuridis, kelembagaan, sosial, ekonomi, maupun ling-
kungan dan ekologis. Sebagai catatan, konflik agraria telah
menjadi penyebab utama dari jumlah terbesar konflik yang
berlangsung di tanah air, baik yang bersifat vertikal, dan
bahkan horisontal. Konsorsium Pembaruan Agraria men-
catat bahwa selama periode 1970-2001 telah terjadi 1.753
sengketa tanah struktural dengan luas lahan sengketa
hampir 11 juta hektar dan menimbulkan kerugian pada lebih
12
