Page 53 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

atau mendasar dan fundamental. Hubungan yang tertata
baik dalam kerangka keindonesiaan di antara keduanya
inilah yang menentukan kesejahteraan, kemakmuran,
keadilan sosial, dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan,
kebangsaan, dan kenegaraan Indonesia. Dan sesuai garis
UUPA, hubungan ini hanya bisa dijamin oleh pelaksanaan
pembaruan agraria. Dalam penglihatan yang sebaliknya,
maka tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran (ter-
utama di pedesaan dan pertanian), belum adilnya tatanan
kehidupan bersama, serta sengketa dan konflik pertanahan
yang bak benang kusut di seluruh tanah air tidak terlepas
dari persoalan ketidakadilan struktural yang berkait dengan
hubungan antara manusia/masyarakat dengan tanah yang
bersifat timpang (Winoto 2006). Singkatnya, pembaruan
agraria adalah suatu keharusan, karena bila jaminan
kesatuan hubungan antara rakyat dan tanah tersebut tidak
terealisasikan, maka hal ini dapat menjadi sumber disinteg-
rasi dan perpecahan yang pada gilirannya akan mengancam
eksistensi keindonesiaan kita.
Bilamana pembaruan agraria telah diposisikan oleh
UUPA sebagai variabel penentu bagi transformasi sosial
yang krusial dalam pembangunan bangsa kita—yaitu demi
mewujudkan “Transisi Agraris” dari struktur “agraris tradi-
sional” yang timpang, feodal, dan berwatak kolonial menjadi
suatu struktur di mana sektor pertanian dan masyarakat
pedesaan tidak lagi timpang, terkucil, dan terinvolusi—na-
mun kenyataan riilnya adalah bahwa orientasi pembangunan
sejak dekade 1970-an justru telah membuat ketimpangan
struktural penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria
dilanggengkan dan bahkan dibuat semakin menajam. Aki-

6