Page 111 - Multipurpose Cadastre Pengadaan Tanah dan Legalisasi Aset: Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang
P. 111
Multipurpose Cadastre, Pengadaan Tanah, dan Legalisasi Aset
102
bidang pada tahun 2002 selama tujuh tahun dan terus naik menjadi
29,2 juta bidang pada tahun 2005 selama tiga tahun. Berlaku PP No.
24 tahun 1997 juga belum maksimal dalam pelaksanan pendaftaran
tanah, dari 126 juta bidang tanah, hanya 46 juta sudah terdaftar, ini
artinya ada 80 juta bidang tanah yang belum terdaftar. Sementara
pertumbuhan bidang tanah lebih dari 1 juta bidang pertahun (van
der Eng, P. 2016 dalam wahyuni, 2017).
Berbagai upaya telah dilakukan untuk melakukan percepatan
pendaftaran tanah, beragam program/proyek pendaftaran tanah,
seperti Proyek Adminstrasi Pertanahan (PAP), Policy development
Program (LMPDP) atau proyek Ajudikasi, Larasita dan Program
Nasional Agraria (PRONA), belum juga mencapai target pendaftaran
tanah di seluruh Indonesia, apabila di analisis lebih mendalam
penyebab utama adalah political will pemerintah, dalam arti program-
program tersebut dilaksanakan dalam tataran kementerian, bukan
dalam pucak pemerintahan yang tertinggi yaitu Presiden.
Berbeda dengan program percepatan pendaftaran tanah
sistematik lengkap (PTSL) yang merupakan perintah langsung dari
Presiden untuk menargetkan 126 juta bidang tanah di Indonesia
terdaftar dan tersertipikasi keseluruhan pada tahun 2025. Kemudian
dijabarkan dalam target-target 5 juta bidang pada tahun 2017, 7 juta
bidang pada tahun 2018, 9 juta bidang pada tahun 2019 dan 10 juta
setiap tahunnya sampai dengan tahun 2025. Keseriusan Presiden
dalam keterlibatan PTSL dapat dilihat dalam membagikan hasil
produk sertipikat PTSL.
Lahirnya program PTSL diawali dengan terbitnya Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
(Permen ATR/Ka BPN) No. 28 Tahun 2016 Percepatan Program
Nasional Agraria melalui Pendaftaran Tanah Sistematis, kemudian
diganti dengan Permen ATR/Ka BPN No. 35 Tahun 2016 sebagaimana
diubah dengan Permen ATR/Ka BPN No. 1 Tahun 2017, kemudian
