Page 112 - Multipurpose Cadastre Pengadaan Tanah dan Legalisasi Aset: Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang
P. 112

Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang
                                              (Hasil Penelitian Sistematis 2018)   103


              diganti  lagi  dengan Permen  ATR/KBPN  No. 12  Tahun 2017  dan
              yang terakhir terbit Permen ATR/Ka BPN No. 6 Tahun 2018 tentang
              Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
                  Perubahan-perubahan  regulasi PTSL menandakan  ada
              perubahan-perubahan dalam birokrasi di kantor pertanahan untuk
              mempermudah proses percepatan pendaftaran tanah dalam aspek
              prosedur maupun praktek. Disisi lain, perubahan regulasi yang terlalu

              sering dilakukan dapat dimaknai ketidaksiapan dalam pelaksanaan
              PTSL, karena peraturan yang baik sebagai jaminan kepastian hukum
              tidak akan selalu berubah-ubah dengan rentang waktu yang pendek,
              karena hanya alasan-alasan yang bersifat teknis semata.

                  Pendaftaran  tanah merupakan  tugas  dan beban berat
              Kementerian ATR/BPN, untuk  itu perlu  dukungan  dengan
              menyempurnakan  berbagai perangkat peraturan/dasar  hukum
              tertulis, yang lengkap dan jelas, supaya penyelengaraan pendaftaran
              tanah melalui PTSL dapat berjalan dengan baik. Disamping dukungan
              regulasi, Sumberdaya Manusia, sarana dan prasarana dengan kualitas
              dan kuantitasnya yang baik, demikian juga pembiayaan diperluas,
              adanya koordinasi  antar lembaga  diluar Kementerian  ATR/BPN,
              secara normatif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

              Semua ini  untuk memberi  kemudahan  dan  percepatan  dalam
              pendaftaran  tanah,  sebagai  amanat  untuk memberikan jaminan
              kepastian hukum  dan  perlindungan hukum  serta meminimalisir
              sengketa tanah sesuai Pasal 19,23, 32 dan 38 UUPA.

                  Dalam perjalanannya, pelaksanaan  PTSL  setiap  kantor
              pertanahan mengalami berbagai hambatan,  walaupun beragam
              peraturan  dan  petunjuk teknis telah  mengaturnya.  Misalnya,
              adanya tumpang tindih peraturan, jumlah ASN petugas ukur yang
              belum  memadai,  pembiayaan,  jumlah  alat  ukur.  Demikian  juga
              pelaksanaan PTSL di Kota Bandung merupakan salah satu Kantor
              Pertanahan  di Propinsi  Jawa Barat  yang melaksanakan PTSL
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117