Page 110 - Multipurpose Cadastre Pengadaan Tanah dan Legalisasi Aset: Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang

KAJIAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP DI KOTA BANDUNG

Dian Aries Mujiburohman, Rofiq Laksamana, Akur Nurasa

A. Pendahuluan

erubahan paradigma yang terjadi dalam komunitas pertanahan
Pglobal yang lebih luas yang telah diterima bahwa hak atas tanah
perorangan sendiri tidak dapat memberikan keamanan kepemilikan
kepada mayoritas orang di negara-negara berkembang dan lebih

lambat dari yang dibutuhkan proses pendaftarannya. Saat ini di
negara-negara berkembang baru sekitar 30 persen bidang tanah
yang masuk dalam beberapa bentuk pendaftaran tanah (Jaap
Zevenbergen 2011, 5).
Indonesia mempunyai suatu lembaga pendaftaran tanah sejak
belakunya PP No. 10 Tahun 1961, namun pada kenyataannya selama

lebih dari 35 tahun belum menghasilkan pendaftaran tanah yang
memuaskan, sehingga disempurnakan dengan PP No. 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah. Menurut Sugiyanto dkk (2008, 65)
menyatakan hingga tahun 1995, tanah-tanah yang sudah di daftar
sekitar 16,3 juta bidang dari perkiraan total 55 juta bidang tanah di
luar kehutanan, kemudian mengalami peningkatan menjadi 26,0 juta