Page 174 - Seluk Beluk Masalah Agraria : Reforma Agraria dan Penelitian Agraria

Seluk Beluk Masalah Agraria

Ada sejumlah kejanggalan dalam amandemen terakhir
(keempat) itu. Di sini disebut dua contoh saja:
1. Pasal 28-G ayat-2 tidak pada tempatnya jika dimasukkan
dalam UUD kita. Secara universal, bahwa “setiap orang
berhak …… memperoleh suaka politik di negara lain” itu
memang benar. Tapi kita berbicara tentang UUD kita.
Orang mencari suaka itu berarti dia melawan negara. “Be-
rontak” memang haknya. Padahal negara berkewajiban
melindungi hak warganegara. Apakah itu berarti bahwa
negara bisa berkata: “Berontaklah! Hak anda untuk beron-
tak, saya lindungi!” Bagi orang awam seperti saya, itu logika
sesat! Entah bagi para ahli hukum ataupun bagi ahli HAM.
2. Demikian juga Pasal-III Aturan Peralihan dan Pasal-I
Aturan Tambahan, tidak pada tempatnya jika dimasukkan
dalam UUD. Sebab, bukankah suatu UUD itu diharapkan
dapat berlaku dalam jangka panjang? (Katakanlah mini-

mal 5 tahun). Jadi, kedua Pasal tersebut pada hakekatnya
hanyalah merupakan agenda kerja MPR periode tertentu,
karena hanya “cerita” soal tahun 2003.
Yang menarik adalah bahwa sudah lebih dari 50 tahun
Indonesia merdeka, namun kita belum mampu menegaskan,
sebenarnya seluas manakah wilayah Republik Indonesia itu?
Pasal-25A masih menggantung! Jika dalam UUD 1945 yang
asli hal itu belum ditegaskan, itu bisa dimengerti karena masalah
wilayah (teritori) tersebut mempunyai latar belakang cerita
yang pelik, yang akan terlalu panjang jika dipaparkan di sini
(Lihat saja, Aiko Kurasawa–Inomata, 1997). Tetapi jika seka-
rang ini belum juga ada penegasan itu, rasanya janggal juga.
Hilangnya bagian Penjelasan juga menimbulkan perta-

137