Page 13 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Kalimantan Tengah.
Studi ini menemukan beberapa hal yang menarik yang menjadi
bagian dari sistem penguasaan dan pengelolaan tanah bagi masyarakat
adat. Penguasaan tanah yang berasal dari hutan primer oleh masyarakat
adat Dayak diawali dengan suatu ritual adat. Pembukaan hutan dan
pemanfaatannya secara tradisional sehingga muncul hak adat atas tanah
yang kemudian diatur dan dilindungi secara hukum. Bagi masyarakat
adat Dayak, keberadaan tanah dan hutan merupakan bagian penting
dari identitasnya, hal ini tercermin pada pola pemanfaatan tanah secara
langsung dan atau melalui pengolahan tanah. Selain sebagai sumber
ekonomi, hutan bagi masyarakat Dayak juga merupakan basis kegiatan
sosial, budaya, politik dan spiritual guna memenuhi kebutuhan bersama
(komunitas) atau kebutuhan individu dan keluarga.
Pada konteks ini, negara telah melakukan klaim atas tanah adat
sebagai hutan negara lewat peta dan rencana TGHK 1982 melalui otoritas
Kementerian Kehutanan. Klaim ini sudah jelas akan menimbulkan persoalan
karena masyarakat adat sebagai sebuah komunitas membayangkan
wilayah atau hutan yang dikuasai adalah rumah sekaligus ruang hidupnya.
Apalagi penentuan—klaim—hutan negara tanpa melibatkan pemangku
kepentingan adat, pemerintah setempat, dan masyarakat lokal. Klaim di
atas berpotensi menimbulkan ketidakpastian kawasan hutan dan tenurial
(terkait hak-hak legal atas tanah masyarakat adat Dayak) yang selama
ini sudah menjadi wilayah penguasaan dan pengelolaannya. Seharusnya,
negara secara nyata hadir dalam upaya mendefinisikan ulang ruang hidup
masyarakat atas tanah adat dalam kawasan hutan. Dengan begitu diharapkan
dapat melahirkan kepastian hukum, kemanfaatan/kemakmuran dan
keadilan bagi masyarakat adat Dayak itu sendiri. Dalam nuansa itulah,
semestinya negara melindungi dan mempertahankan keberadaan hak-hak
ulayat masyarakat adat (Dayak), serta mempermudah implementasi dalam
pendaftaran hak atas tanahnya jika hal itu dikehendaki oleh masyarakat
adat itu sendiri.

Kelima, Problem Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Tema
ini tidak baru, akan tetapi, menjadi strategis dan penting karena gencarnya
pembangunan dengan kebutuhan tanah yang besar haruslah secara terus
menerus dikontrol oleh semua komponen agar cara-cara yang digunakan
oleh negara dalam pembebasan lahan tidak merugikan masyarakat,
khususnya masyarakat kecil. Pada konteks ini, relevansi kajian tidak