Page 9 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Dari beberapa literatur dan studi yang dilakukan oleh para peneliti
sebelumnya, persoalan “akut” dalam ranah agraria didominasi oleh
pertentangan klaim antara para pihak yang masing-masing memperebutkan
hak atas tanah (Afrizal dkk, 2007, Lucas, 2013). Dibanyak tempat muncul
berbagai persoalan terkait hal di atas yang diakibatkan dari sebuah proses
kebijakan negara, eksploitasi pengusaha, dan persoalan-persoalan yang
“diproduksi” oleh sekelompok masyarakat tertentu. Persoalan tersebut
tentu harus dilihat secara detail kasus perkasus jika sebuah kebijakan
akan diambil. Akan tetapi, detail bukan berarti harus memahamai secara
rigit semua persoalan, sehingga menjadi sebuah alasan tidak adanya
sebuah kebijakan yang diambil. Setidaknya usaha pemetaan persoalan,
pemahaman logika hukum dan masyarakat akan memberikan kemudahan
bagi pengambil kebijakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Penelitian/studi yang dilakukan ini digagas dengan tujuan yang
jelas, yakni agar negara mampu memberikan keputusan yang jelas dan
tegas sekaligus mengantisipasi berbagai potensi munculnya persoalan
baru antara negara vs rakyat di dalam setiap kebijakan-kebijakan tentang
pertanahan yang dikelurkan. Setidaknya, harapan itu selalu dijaga oleh
kampus sebagai pemegang norma dan nilai-nilai yang diilhami oleh nilai
dan keadaban masyarakat. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dituntut
untuk menjawab sekaligus memproduksi ide dan gagasan cerdas dibidang
kajian agraria (penelitian), dan terus mengupayakan mendisain rencana
kajian secara komprehensif dalam konteks menjawab persoalan-persoalan
yang terjadi di lapangan.
Terkait dengan gagasan dan upaya mencari alternatif solusi
penyelesaian, hasil penelitian ini memncoba memetakan di dalam tiga
topik (penyelesaian persoalan pertanahan, Sistem Tenurian Adat, dan Body
of Knowledge Ilmu Agraria) dengan enam judul penelitian dan mengambil
beberapa lokasi penelitian, yakni Batam, Sumatera Utara, Bali, Kalimantan
Tengah, dan Jawa Timur. Pada lima wilayah tersebut telah dilihat berbagai
persoalan secara mendalam terkait problem yang muncul di lapangan
dengan berbagai pendekatan dan disiplin ilmu.
Pertama, Lokus Batam (Kepri). Penelitian ini terkait konflik penguasaan
tanah antara masyarakat adat Pulau-pulau Rempang Galang dengan
Otorita Batam/Badan Pengelola Batam. Keterangan masyarakat adat
yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat adat Pulau-pulau Rempang
Batam (Himat Purelang), mereka telah mengelola tanah tersebut (Tanah