Page 10 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Negara) selama puluhan tahun, akan tetapi tidak bisa meningkatkan status
tanah olahannya menjadi hak milik. Hal ini menurut klaim masyarakat, di
atas tanah tersebut telah terbit HPL untuk Otorita Batam/Badan Pengelola
Batam sejak 1993, padahal sebenarnya HPL dimaksud belum pernah
dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN.
Temuan di lapangan menunjukkan bahwa klaim Himad Purelang
yang mengaku menguasai dan memiliki tanah, faktanya demikian, akan
tetapi di lapangan lokasi klaim tersebut berada di kawasan hutan, sehingga
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yang selama ini dituntut untuk
mengeluarkan sertipikat hak kesulitan, karena secara administrasi dan
hukum, kawasan hutan bukan menjadi objek Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/BPN. Sementara, Kampung Tua yang juga bermasalah, dari
bukti dan peninggalan cagar budaya, vegetasi, dan sejarah, keberadaannya
sudah ada sebelum terbitnya Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973,
sehingga masyarakat Kampung Tua yang menuntut tanahnya dikeluarkan
dari Hak Pengelolaan BP Batam secara hukum dapat dibenarkan. Untuk
konteks ini, Kementerian ATR/BPN bisa lebih jauh menindaklanjuti karena
warga faktanya warga masyarakat telah menguasai sebelum terbit HPL
sebagaimana dklaim oleh BP Batam. Sialnya, status Kampung Tua masuk
areal Hak Pengelolaan yang keputusannya dikeluarkan oleh Keputusan
Presiden Nomor 41 Tahun 1973, sehingga otoritas Kementerian ATR/BPN
tidak bisa begitu saja mengeluarkan HPL dimaksud.
Beberapa sumber menunjukkan bahwa apa yang diperebutkan antara
pihak Otorita dan masyarakat adalah sebuah wilayah dengan status
kawasan hutan, dengan demikian dibutuhkan terobosan atau pendekatan
lain dalam penyelesaiannya. Sebagian eksisting lahan telah menjadi
garapan masyarakat, tentu negara harus segera membantu menyelsaikan
dengan pendekatan-pendekatan baru, termasuk menggunakan Keputusan
Bersama Empat Menteri Tahun 2014. Yang menjadi persoalan justru
keberadaan Batam yang berbeda denga tempat/wilayah lain sehingga tidak
mudah untuk menyelesaikan satu persoalan yang terkait pada tiga ranah:
BP Batam, Pemda dan Kehutanan, dan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/BPN.
Kedua, persoalan di Sumatera Utara. Kasus eks PTPN II adalah
persoalan klaim antara masyarakat/penduduk dengan PTPN II, akan tetapi
kasus ini dianggap cukup rumit. Menurut beberapa sumber (Afandi, 2013)
persoalan mendasarnya adalah klaim masyarakat dan klaim PTPN II di atas