Page 254 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

I Gusti Nyoman Guntur, Dwi Wulan Titik Andari, Mujiati
236

hak-hak adat, harta kekayaan adat dan harta kekayaan kadamangan
serta mengurus dan mengatur ketentuan dalam hukum adat, terhadap
hal-hal yang berkaitan dengan tanah adat dan hak-hak adat di atas
tanah di wilayahnya, guna kepentingan keperdataan adat. Perda tersebut
ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur No 13 Tahun 2009, tetapi yang
terjadi masyarakat adat kesulitan untuk mempertahankan hak-hak adat
mereka atas tanah dan kekayaan adat lainya baik di atas maupun di bawah
tanah.
Kedua, penetapan Hak Komunal (sebagai salah satu hak atas tanah)
hanya dilakukan dengan peraturan setingkat Menteri. Permen ATR/
BPN Nomor 9 Tahun 2015 potensial menimbulkan permasalahan yuridis,
sehingga akan menyulitkan dalam pelaksanaannya. Dengan terbitnya
Permen ini juga mencabut Peraturan Menteri Agraria/Ka BPN No. 5 Tahun
1999 yang mengatur hak ulayat. Apakah ini berarti konsep tanah adat/ulayat
dalam rezim lama (UUPA) diganti dengan konsep tanah komunal . Pasal 1
13
ayat (2) Permen ini: “Hak Komunal atas Tanah yang selanjutnya disebut hak
komunal adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum
adat atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat
yang berada dalam kawasan hutan atau perkebunan”. Hak komunal
tersebut didaftarkan hak atas tanahnya dan diterbitkan sertifikat hak atas
tanah atas nama anggota Masyarakat Hukum Adat. Dengan demikian,
Hak komunal mengandung kewenangan-kewenangan maupun kewajiban
subyek hukumnya yang melekat pada hak komunal tersebut, sehingga
termasuk dalam jajaran hak keperdataan (hak atas tanah) namun, Pasal
16 UUPA tidak menyebut hak komunal sebagai salah satu hak atas tanah.
Hak Komunal diartikan sebagai hak atas tanah, sehingga karenanya dapat
diterbitkan surat tanda bukti hak. Pertanyaannya, apakah sebuah Peraturan
Menteri dapat menciptakan Hak komunal (“merubah hak ulayat yang
bersifat publik”) sebagai salah satu hak atas tanah; Bandingkan, hak milik
satuan rumah susun diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011.
Ketiga, terjadi dualisme pejabat yang berwenang menetapkan hak
atas tanah. Dengan menerapkan Permen ATR berimplikasi pada dualisme
dalam penetapan hak yaitu penetapan pemberian hak atas tanah pada
umumnya dilakukan oleh otoritas pertanahan (lihat Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013

13 Lihat juga komentar, Maria SW Sumardjono, Guru Besar Hukum Agraria
Fakultas Hukum UGM, Ihwal Hak Komunal atas Tanah, Kompas.