Page 255 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Pengakuan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah dalam ... 237

tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan
Pendaftaran Tanah), sedangkan penetapan pemberian Hak Komunal
(yang diasumsikan sama dengan hak atas tanah) dilakukan oleh otoritas
Pemerintah Daerah (Pasal 13 ayat 1 Permen ini).
Keempat, operasionalisasi rencana pelaksanaan Perber dan Permen
yang dilakukan atas dasar permohonan perorangan (sporadik), kurang
optimal. Di atas, telah diuraikan bahwa langkah awal mengoperasionalkan
Perber dan Permen dengan dilakukan pelepasan (bukan pelepasan
hak) tanah-tanah yang dikuasai masyarakat secara nyata yang berada di
kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan, ditindaklanjuti dengan proses
pensertipikatan. Output Perber dan Permen hanya melepaskan tanah-
tanah dimaksud dari kawasan hutan. Bukan pelepasan hak oleh Menteri
Kehutanan dan juga bukan sekaligus pensertipikatan tanah, karena belum
dilakukan pengukuran secara kadastral serta Panitia IP4T belum tidak
kewenangan sebagaimana kewenangan Panitia A. Menurut Pasal 1 angka
6 PP 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi
Kawasan Hutan, pelepasan kawasan hutan adalah perubahan peruntukan
kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan
hutan.

Output kegiatan ini merupakan pelepasan kawasan hutan, sehingga
obyeknya harus serentak dilepaskan, untuk semua tanah-tanah yang ada
dalam lingkup satu desa. Kurang optimal jika pelepasannya dilakukan
secara sporadik, sebagaimana rencana pelaksanaan pensertipikatan
tanah yang dilakukan oleh Kantah Katingan dan Kantah Sampit melalui
Proyek Prona. Jika orientasinya adalah target jumlah bidang, karena alasan
pendanaan dari DIPA yang terbatas, maka potensi terjadi kesulitan dalam
melakukan deliniasi dari peta kawasan hutan yaitu secara sporadik (disana,
disini). Dalam pemetaan tanah adat ini harus ada kejelasan kriteria dalam
pembuktian baik berupa bangunan, tanam tumbuh. Potensi masalahnya
dalam pembuktian hutan adat baik untuk tempat keramat, hutan perburuan
atau sistem rotasi tanaman (lading berpindah).

Dapat dikatakan bentuk-bentuk penyelesaian penguasaan tanah
dalam kawasan hutan dilakukan dengan analisis data fisik dan data yuridis
yang sudah diperoleh oleh Tim IP4T adalah:
1) klaim perorangan, badan pemerintah, badan sosial/keagamaan atau
masyarakat hukum adat terhadap hutan hak yang penguasaan atas
tanahnya sudah dilakukan 20 tahun atau lebih diproses melalui