Page 251 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Pengakuan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah dalam ... 233

penguasaan yang langsung dimanfaatkan oleh otoritas Kehutanan atau
penguasaan oleh otoritas Kehutanan dan pemanfaatannya oleh masyarakat
adat melalui skema pemberdayaan masyarakat. Kedua, terhadap tanah
(hutan) Negara yang awalnya sudah dikuasai otoritas Kehutanan namun
terdapat penggarapan oleh masyarakat adat dalam jangka waktu kurang
dari 20 tahun, dapat dijadikan obyek reforma agraria, sehingga harus
melalui “pelepasan penguasaan atas tanah negara” oleh otoritas Kehutanan
kepada masyarakat adat.

D. Tahapan Pengakuan Tanah Adat

Adapun prosedur penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan
hutan, melalui dua tahapan yaitu proses pelepasan obyek dari kawasan
hutan dan proses pensertipikatannya.
a. Tahap “pelepasan obyek (tanah dan hutan)” dari kawasan hutan
(Negara) oleh otoritas Kehutanan. Tahap awal kegiatan penyelesaian
penguasaan tanah dalam kawasan hutan disebut sebagai kegiatan
“pelepasan obyek (tanah dan hutan)” dan bukan merupakan kegiatan
“pelepasan hak atas tanah” oleh karena memang sejak awal (semula)
atas obyek dimaksud merupakan hak atas tanah dan hutan yang telah
dimiliki oleh masyarakat adat baik secara individu dan atau komunal
yang dapat dikategorikan sebagai hak-hak lama atas tanah. Obyek
dimaksud bukan merupakan tanah Negara yang dikuasai oleh otoritas
Kehutanan (hanya berupa klaim sepihak, yaitu penunjukan dan atau
penetapan sebagai kawasan yang berfungsi untuk hutan).
Adapun tahapan/prosedur kegiatan dalam pelepasan obyek dari
kawasan hutan (hutan Negara) menjadi (kembali) tanah dan hutan
adat adalah: a) pembentukan Tim IP4T oleh Bupati/Gubernur, b)
penerimaan permohonan oleh Tim IP4T, c) verifikasi, d) pendataan
lapangan, e) analisis data yuridis dan data fisik, f) rekomendasi
kepada Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Kantor Wilayah BPN,
g) penyampaian hasilnya pada Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, h) kajian dan tata batas ulang kawasan, serta, i) pembuatan
surat keputusan perubahan batas kawasan hutan (Negara) dan surat
keputusan perubahan kawasan hutan (Negara).
Tugas Tim IP4T adalah menerima pendaftaran permohonan,
melakukan verifikasi, melaksanakan pendataan lapangan, melakukan