Page 247 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Pengakuan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah dalam ... 229

maupun yang sudah ditetapkan oleh otoritas Kehutanan, sedangkan Permen
ATR/BPN obyeknya selain penguasaan masyarakat atas kawasan hutan
juga penguasaan atas perkebunan (Pasal 1 Permen). Dilihat dari perbedaan
sasaran subyeknya, Perber ditujukan untuk menyelesaikan penguasaan
tanah oleh masyarakat (orang perorangan, badan pemerintah/ pemerintah
daerah, dan badan sosial/keagamaan, sedangkan Permen ditujukan untuk
menyelesaikan penguasaan tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum
adat atau kelompok masyarakat diberikan dengan hak komunal atas tanah
(Pasal 2 Permen ATR/BPN).

Tabel 4. Perbedaan Sasaran antara Perber dengan Permen
ATR/BPN
Sasaran Perber Permen ATR/BPN
Obyek Kawasan hutan Kawasan hutan dan perkebunan
Subyek - Orang perorangan Masyarakat hukum adat;
- Badan Pemerintah/Pemda Kelompok masyarakat
- Badan sosial keagamaan;

Upaya penyelesaian masalah status penguasaan tanah dalam kawasan
hutan ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam menata
kembali (redefinisi) ruang hidup (penguasaan) masyarakat adat atas
tanah-tanah adat dalam kawasan hutan, dengan harapan akan melahirkan
kepastian hukum serta kemanfaatan/ kemakmuran dan keadilan bagi
masyarakat adat itu sendiri. Khususnya harapan adanya jaminan kepastian
hukum terhadap kepemilikan/penguasaan tanah-tanah yang telah dikuasai
oleh masyarakat adat Dayak di Kalteng, tentunya juga merupakan salah
satu tujuan UUPA dengan melaksanakan pendaftaran tanah. Pendaftaran
tanah merupakan kewajiban negara yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor
Pertanahan dengan dibantu Pejabat-pejabat lain, sesuai dengan yang
diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah dan peraturan pelaksanaannya. Dalam upaya untuk
pengakuan secara formal dalam kaidah-kaidah hukum tertulis mengenai
tanah dan hidup masyarakat lokal harus dipetakan dan dilegalisir. Hal
ini harus dilakukan untuk menjamin agar kepentingan masyarakat
dalam memanfaatkan sumber-sumber daya alam tidak dikesampingkan,
tetapi dapat terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah. Dengan
demikian, proses pembangunan dapat berjalan dengan seimbang, adil dan
untuk kepentingan rakyat banyak, terutama masyarakat setempat. Proses