Page 243 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Pengakuan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah dalam ... 225

hutan, pada prinsipnya semua hak-hak pihak ketiga yang sah dan dalam
kawasan hutan harus dihormati. Statusnya tidak boleh menjadi bagian
dari kawasan hutan. Pembuktian keabsahan hak-hak masyarakat adat,
harus dilakukan instansi berwenang dengan melibatkan berbagai pihak
berkompeten di bidang pertanahan. Yang juga perlu disadari bahwa
pembuktian kepemilikan hak atas tanah tidak hanya selalu dalam bentuk
sertifikat, namun juga dapat dimulai dari yang tidak tertulis sekalipun.
Skema pengukuhan dan pembuktian hak dapat membuat pengukuhan
kawasan hutan cepat, dengan menjalankan proses sebagaimana ketentuan
penetapan batas bidang-bidang tanah dalam PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun
1997. Perda yang ada belum menggambarkan batas lokasi wilayah adat dan
menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Putusan MK
35 menyatakan bahwa status hutan adat bukan lagi hutan Negara. Agar
operasionalisasi menjadikan bukan hutan adat memberikan kepastian
hukum, maka dalam penataan batas kawasan hutan, sekaligus juga
merupakan proses menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat adat
setempat, bukan sekadar memasang patok. Harus juga diselesaikan hak
masyarakat yang kemungkinan masuk ke dalam kawasan hutan.

B. Tuntutan Kepemilikan Tanah yang Adil Melalui
Program Dayak Misik

Kearifan adat berbasis komunitas merupakan kerangka sosial
budaya bangsa yang urgen untuk direvitalisasi, diperkaya, diperkuat
dan ditumbuhkembangkan sebagai landasan baru mengarah pada
perubahan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan (tanah), karena
masyarakat adat terbukti mampu menyangga kehidupan dan keselamatan
komunits secara mandiri sekaligus menyangga kehidupan sosial-ekologis
secara berkelanjutan. Komunitas adat Dayak di Kalteng yang berada
dalam kawasan hutan merasakan betapa pahitnya kondisi tekanan
regulasi otoritas kehutanan yang menyudutkan dalam perencanaan dan
pengelolaan hutan secara adat yang hampir telah berlangsung secara turun
temurun dan berkelanjutan. Semestinya pemerintah (dalam hal ini otoritas
Kehutanan) memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat adat
Dayak dengan melakukan identifikasi dan delineasi, untuk mengeluarkan
desa-desa (termasuk tanah-tanah) tersebut dari kawasan hutan agar
masyarakat dapat memenuhi hak sebagai warga Negara sebagaimana
mestinya, sebab penetapan kawasan hutan yang dialami masyarakat adat