Page 242 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

I Gusti Nyoman Guntur, Dwi Wulan Titik Andari, Mujiati
224

penunjukan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Gambar 4: Contoh Patok-Patok Batas Kawasan Hutan

Program pengukuhan kawasan hutan diharapkan dapat memberikan
kepastian hak atas tanah bagi masyarakat adat Dayak yang ada di dalam
ataupun sekitar kawasan hutan. Dalam proses pengukuhan kawasan

adalah penentuan kawasan hutan tidak hanya selesai pada tahap penunjukan
kawasan hutan, tetapi harus diikuti sampai kepada proses penetapan kawasan
hutan. Mahkamah Konstitusi juga memberikan pertimbangan mengenai
ketentuan peralihan tentang kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau
ditetapkan sebelum terbitnya putusan MK ini dinyatakan tetap diakui
keabsahannya. Status penunjukan kawasan hutan masih tetap berlaku, tetapi
penunjukan ini belum bisa dimaknai sebagai keputusan yang memiliki kekuatan
hukum, karena kawasan hutan tersebut masih harus ditata-batas, dipetakan dan
ditetapkan sehingga dapat dikukuhkan sebagai kawasan hutan definitif.