Page 238 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

I Gusti Nyoman Guntur, Dwi Wulan Titik Andari, Mujiati
220

Kemudian, peta TGHK 1982 tersebut disempurnakan berdasarkan
Peraturan Daerah Kalteng Nomor 5 Tahun 1993 dan disahkan dengan
surat Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 1994 sehingga proporsinya
berubah menjadi kawasan hutan 11.149.145 Ha (72,6 %) dan nonkawasan
hutan seluas 4.207.255 Ha (27,4 %). Berdasarkan Peraturan Daerah Kalteng
Nomor 5 Tahun 2003 (penyempurnaan Perda No. 5 Tahun 1993) dan peta
paduserasi Tahun 1999, proporsinya berubah menjadi luas kawasan hutan
9.661.283,02 Ha (62,91 %) dan luas nonkawasan hutan 5.695.416,98 Ha
(37,09 %). Menindaklanjuti keluarnya Undang-undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah Provinsi Kalteng mengusulkan
revisi Rancangan RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi)
yang memuat substansi perubahan peruntukan fungsi kawasan hutan,
dengan rincian sebagai kawasan hutan seluas 8.485.346 Ha (55,65 %) dan
nonkawasan seluas 6.763.436 Ha (44,35 %). Hanya saja sejak saat itu sampai
dengan penelitian ini, usulan revisi tersebut berlarut-larut hingga saat ini
Kalteng benjalan tanpa Rencana Tata Ruang Wilayah .
1
Di satu sisi belum ada kejelasan revisi RTRW, disisi lain juga belum
ada pencabutan terhadap Keputusan Menteri Pertanian tersebut dan masih
digunakan oleh otoritas Kehutanan sebagai dasar untuk menentukan
kawasan hutan di Kalteng. Bahkan dengan adanya Undang-undang Nomor
24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, TGHK masih tetap diberlakukan
karena belum dilakukan pemaduserasian . Apalagi otoritas Kehutanan
2
dapat menafsirkan/menyatakan secara sepihak bahwa penunjukan kawasan
hutan mempunyai kepastian hukum yang sama dengan penetapan kawasan
hutan .
3

1 Wawancara dengan Bambang Respati, Kepala Bidang PPP Kanwil BPN Provinsi
Kalteng, tanggal 9-10 Juni 2015;

2 Surat Edaran Menteri Kehutanan No. 404/Menhut-II/03 tanggal 10 Juli 2003,
menyatakan bahwa bagi setiap provinsi yang belum ada Keputusan Menteri
Kehutanan tentang penunjukan kembali atas kawasan hutan yang didasarkan
pada hasil pemaduserasian antara RTRWP dengan TGHK, maka kawasan
hutan pada provinsi tersebut mengacu dan berpedoman pada Keputusan
Menteri Kehutanan tentang TGHK;
3 Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, menyatakan bahwa kawasan hutan adalah
wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau (cetak miring oleh peneliti) ditetapkan
oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat 3 UU tersebut dinyatakan bahwa penetapan
status hutan dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah yang dimaksud di sini
adalah pemerintah pusat (Pasal 1 angka 14 UU Kehutanan). Dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 44/2004 tentang Perencanan Kehutanan pada Pasal 15