Page 234 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

I Gusti Nyoman Guntur, Dwi Wulan Titik Andari, Mujiati
216

diabadikan (pusaka), yang ada di setiap kampung (Permana, 2003).
16
Sifat khas penguasaan tanah menurut hukum adat Dayak, bahwa tanah
tidak dapat dimiliki secara mutlak. Tidak adanya kepemilikan mutlak,
dapat dimaknai sebagai suatu sifat inklusifitas dalam penguasaan. Dalam
pengertian ini, selain seluruh tanah suku dapat dikuasai oleh seluruh
anggota suku, tentunya dengan prosedur tertentu; bahkan orang-orang yang
datang dari luar suku pun dapat memanfaatkannya. Orang yang berasal
dari satu etnis berkesempatan mengerjakan tanah yang berada di wilayah
suku lain, tentunya dengan terlebih dahulu memenuhi kewajiban tertentu,
misalnya pemberian sejumlah uang, upeti dan hadiah lain. Kewajiban
ini sesunggunya tidak dilihat dari nilai ekonomi pemberian itu, tetapi
semata merupakan bentuk pengakuan hukum belaka, bahwa seseorang
mengajukan diri untuk mengolah sebidang tanah yang merupakan ulayat
dari satu komunitas suku tertentu.

2. Penguasaan Tanah oleh Perorangan
Berdasarkan kepemilikan atas tanah, komunitas Dayak di Kalteng
mengaku mempunyai hak-hak yang bersifat umum (dimiliki secara
bersama-sama), dan sebagian besar hak dimaksud sudah menjadi hak-
hak milik pribadi, secara turun-temurun. Hak perorangan atas tanah adat
adalah suatu hak yang diberikan kepada warganya atas sebidang tanah
atau beberapa bidang tanah. Hak perorangan atas tanah adat terdiri dari
hak milik adat, dimana yang bersangkutan tenaga dan usahanya telah
terus menerus diinvestasikan pada tanah tersebut, sehingga kekuatannya
semakin nyata dan diakui oleh anggota lainnya. Kekuasaan persekutuan
semakin menipis sementara kekuasaan perorangan semakin kuat. Hak
milik ini dapat dibatalkan bila tidak diusahakan lagi, pemiliknya pergi
meninggalkan tanah, atau karena tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban
yang dibebankan.
Dalam lingkungan yang didudukinya, masyarakat adat setempat
mempunyai hak untuk mengerjakan dan mengusahakan sebidang tanah
pertanian. Hak itu disebut milik adat (perwatasan) yang umumnya
dibuktikan dengan tanam tumbuh serta terdapat juga bukti surat
17

16 Pada masyarakat adat Suku Baduy, Banten juga mengenal wilayah hutan
yang dilindungi dan tidak sembarang orang dapat masuk dan berbuat
sekehendaknya yang disebut “tanah larangan”.
17 Menurut Stevie Vebria Lisma, 2014, Tinjauan Pelaksanaan Peraturan Gubernur