Page 231 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Pengakuan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah dalam ... 213

persekutuan masyarakat adat Dayak, perlu dikaji secara lebih mendalam,
karena bentuk-bentuk unit sosial masyarakat Dayak terdapat 2 kelompok
yaitu:
a. Pengelompokan berdasarkan suku. Masyarakat Adat yang
mendominasi pulau Borneo, identik dengan suku Dayak yang terbagi
dalam rumpun-rumpun atau sub suku yang tergolong dalam sebutan
Dayak Besar. Menurut seorang antropologi J.U. Lontaan, dalam
bukunya Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat, di seluruh
Kalimantan terdapat 405 sub suku kecil. Persamaan dan kebiasaan
mengatur semua aspek sosial dalam tantanan tata ruang sepanjang
aliran sungai, terbentuk sub suku kecil masyarakat Dayak seperti:
Ngaju, Iban, Mualang, Kanayatn, Benuaq dan sebagainya. Adanya
berbagai suku Dayak ini, berarti juga terdapat plurarisme hukum
Dayak, dimana setiap suku Dayak mempunyai adat yang berbeda
dalam hal menjalankan aktivitas termasuk masalah pengelolaan tanah
adat, sehingga hukum adat yang mana yang harus digunakan?
b. Pengelompokan masyarakat Dayak menyesuaikan dengan struktur
administrasi pemerintahan. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalteng
Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak merupakan
pengganti dari Peraturan Daerah Provinsi Kalteng Nomor 14 Tahun
1998 tentang Kedamangan di Provinsi Daerah Tingkat I Kalteng.
Perda Kalteng No. 16 Tahun 2008 mengatur keberadaan lembaga-
lembaga adat baik yang telah tumbuh di dalam masyarakat maupun
lembaga adat yang dibentuk pada berbagai jenjang sesuai dengan level
administrasi pemerintahan .
14

Lembaga adat Dayak di dalam Perda tersebut bersifat berjenjang mulai
dari tingkat nasional sampai dengan tingkat desa yang memiliki hubungan
hierarki dan koordinasi, mengikuti tingkatan dari level pemerintahan.
Berawal dari hasil Musyawarah Nasional II Dewan Adat Dayak se-
Kalimantan tanggal 2-5 September 2006 di Pontianak, terbentuk Anggaran

14 Hal ini disadari sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Perda
Kelembagaan Adat Dayak yang menyebutkan bahwa: “Kelembagaan Adat
Dayak adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun
yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah
Masyarakat Adat Dayak dengan wilayah hukum adatnya, serta berhak
dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai
permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat-istiadat, kebiasaan-
kebiasaan dan hukum adat Dayak.”