Page 232 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

I Gusti Nyoman Guntur, Dwi Wulan Titik Andari, Mujiati
214

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mengatur hirarki dan sistem
koordinasi Organisasi Masyarakat Adat Dayak untuk bersinergi, mulai dari
Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi,
Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten/Kota, Lembaga Pemangku Hukum
Adat (Kedamangan), Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Dewan Adat Dayak
Desa/Kelurahan. Secara organisatoris (formal) unit sosial masyarakat adat
Dayak pada hakekatnya adalah berupa Lembaga Kademangan di tingkat
kecamatan yang dipimpin oleh sebuah Damang.
Terkait dengan unit-unit kelompok sosial ini, akan menjadi kendala
saat mendaftarkan hak ulayat pada otoritas pertanahan guna kepentingan
keperdataan adat yaitu dalam hal menentukan siapa subyek haknya?
Apakah ketua adat masing-masing kelompok (405 kelompok suku Dayak)
atau Damang kepala adat (tingkat kecamatan) yang berwenang mengelola
hak-hak adat serta mengatur dan menetapkan kepemilikan, penguasaan,
pemanfaatan dan pembagian tanah adat, sehingga dapat sebagai subyek
hak atas tanah ulayat?
Secara umum, menurut Purbacaraka dan Halim (1993), hak atas tanah
adat yang terdapat pada berbagai suku di Indonesia dapat dibedakan atas
dua bentuk, yaitu: ”hak ulayat” dan ”hak pakai”. Hak ulayat merupakan
hak meramu atau mengumpulkan hasil hutan serta hak untuk berburu.
Pada hak ulayat yang bersifat komunal ini, pada hakekatnya terdapat pula
hak perorangan untuk menguasai sebagian dari objek penguasaan hak
ulayat tersebut. Untuk sementara waktu, seseorang berhak mengolah
serta menguasai sebidang tanah dengan mengambil hasilnya, tetapi
bukan berarti bahwa hak ulayat atas tanah tersebut menjadi terhapus.
Hak ulayat tetap melapisi atau mengatasi hak pribadi atau perseorangan
tersebut. Hak ulayat baru pulih kembali bila orang yang bersangkutan telah
melepaskan hak penguasaannya atas tanah ulayat tersebut. Sementara
hak pakai membolehkan seseorang untuk memakai sebidang tanah bagi
kepentingannya, biasanya terhadap tanah yang pengolahannya secara
intensif.

Tanah ulayat suku adalah tanah-tanah yang dikuasai dan dikelola
oleh suatu suku secara turun temurun, yang pengaturannya juga dikuasasi
oleh penghulu suku bersangkutan. Bentuk hak penguasaan yang berlaku
sesungguhnya didasari oleh satu tujuan yang luhur. Di masyarakat Dayak
misalnya, tanah tidak hanya berfungsi sebagai benda ekonomis belaka,
tetapi merupakan basis politik, sosial, budaya dan spritual. Pada sub suku