Page 236 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

I Gusti Nyoman Guntur, Dwi Wulan Titik Andari, Mujiati
218

contoh pada Lampiran 2) sedangkan SKTA yang dibuat oleh Damang
20
(lihat contoh pada Lampiran 3). Adanya dua model alat bukti penguasaan
yaitu SKT dan SKTA tersebut tentunya akan membingungkan bagi
masyarakat adat Dayak. Apalagi SKTA belum diakui sebagai alas hak oleh
otoritas pertanahan, tetapi yang diakui adalah SKT yang dibuat pemimpin
formal (Kepala Desa atau Kelurahan yang diketahui oleh Camat) yang
berlaku sebelumnya . Demikian juga dalam hal pengelolaan tanah-tanah
21
adat, disatu sisi Damang Kepala Adat memiliki wewenang mengelola hak-
hak adat dan/atau harta kekayaan Kedamangan untuk meningkatkan
kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih layak dan lebih
baik, namun disisi lain pemerintah daerah dapat mengeluarkan izin-izin
usaha di wilayah kelola adat, sehingga masyarakat adat kesulitan untuk
mempertahankan harta kekayaan adat.

20 Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalteng No. 13 Tahun 2009 jo. Peraturan
Gubernur Kalteng No. 4 Tahun 2012 tanah-tanah yang dikuasai secara individu
dapat dimohonkan SKTA melalui Damang. Syarat penerbitan SKTA oleh
Damang didahului dengan survei lapang, pengecekan batas-batas, cek fisik
(diukur) oleh Mantir (3 orang) serta tidak ada sengketa.
21 Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya, tanggal 10
Juni 2015.