Page 237 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

BAB V

KLAIM PENGUASAAN DAN IMPLIKASI
PENGAKUAN TANAH ADAT

A. Klaim oleh Otoritas Kehutanan

Keberadaan Provinsi Kalteng, secara yuridis berdasar Undang-undang
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 serta Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958,
namun sebagian besar wilayahnya secara sepihak diklaim sebagai kawasan
hutan berdasar Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/Um/10/
1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah
Provinsi Daerah Tingkat I Kalteng atau Tata Guna Hutan Kesepakatan
(TGHK) 1982. Dari luas total wilayah 15.380.000 Ha, seluas 15.300.000 Ha
(99,48 %) dinyatakan sebagai kawasan hutan, dan hanya 80.000 Ha (0,52
%) yang dinyatakan sebagai kawasan non hutan dan lokasinya berada di
perairan. Adapun persebaran dan komposisi kawasan hutan berdasarkan
TGHK 1982 sebagaimana pada Tabel 3 berikut (lihat juga Peta pada
Lampiran 4).

Tabel 3. Fungsi dan Luas Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan
Tengah Berdasarkan TGHK 1982
No Fungsi Kawasan Luas (Ha) Persentase (%)
1. Hutan Suaka Alam (HAS)/Hutan Wisata 729.919 4,77
(HW)
2. Hutan Lindung (HL) 800.000 5,22
3. Hutan Produksi Terbatas (HPT) 3.400.000 22,21
4. Hutan Produksi Biasa (HP) 6.088.000 39,69
5. Hutan Produksi yang dapat di-Konversi 4.302.181 28,11
(HPK)
Jumlah 15.320.000 100
Sumber: Kanwil BPN Provinsi Kalteng