Page 287 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Pengadaan Tanah Tol Tras Jawa Ruas Mantingan-Kertosono II: ... 269

Kantor Pertanahan setempat, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
setempat. Oleh karena itu populasi dalam penelitian ini meliputi (a) 31
wilayah pemerintah desa yang dilewati jalur tapak pembangunan jalan tol
segmen Mantingan-Kertosono II di Kabupaten Nganjuk (Tabel 5.1); (b)
setiap subyek hak atas tanah dan properti (pemilik tanah dan properti)
dan obyek hak atas tanah dan properti (bidang-bidang tanah dan properti)
yang terletak di sepanjang tapak rencana pembangunan tol Trans Jawa
ruas Mantingan-Kertosono II di Kabupaten Nganjuk; (c) para pelaku dan
pejabat yang terlibat dalam pengadaan tanah pembangunan jalan tol
segmen Mantingan–Kertosono II di Kabupaten Nganjuk.
Sampel penelitian ini adalah (a) sebagian anggota populasi wilayah
desa yang dilalui jalur tapak bangunan jalan tol Mantingan-Kertosono II di
Kabupaten Nganjuk, (b) bagian dari subyek dan obyek bidang-bidang tanah
dan properti yang menjadi populasi penelitian tersebut, dan (c) sebagian
dari para petugas dan pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan tanah
pembangunan jalan tol segmen Mantingan-Kertosono II di Kabupaten
Nganjuk.
Teknik pengambilan sampelnya adalah:
a. Sampel wilayah desa. Purposive sampling Technique digunakan untuk
pengambilan sampel dari populasi wilayah desa, yaitu memilih 6
desa yang jumlah pembebasan bidang-bidang tanahnya merupakan
enam terbanyak dari 31 desa di Kabupaten Nganjuk yaitu (1) Desa
Sambirejo di Kecamatan Tanjunganom sebanyak 315 bidang; (2)
Desa Putren di Kecamatan Kedungdowo sebanyak 252 bidang ; (2)
Desa Pisang Kecamatan Patianworo sebanyak 172 bidang; (3) Desa
Waung di Kecamatan Baron sebanyak 148 bidang; (4) Desa Bungur
di Kecamatan Sukomoro sebanyak 142 bidang; (5) Desa Mungkung
di Kecamatan Rejoso sebanyak 122 bidang; dan (6) Desa Banaran
Wetan di Kecamatan Bagor sebanyak 124 bidang. Pemilihan sampel
ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di desa-desa dengan
jumlah bidang tanah yang dibebaskan lebih banyak kemungkinan
timbulnya permasalahan diharapkan lebih banyak dan lebih variatif
sehingga menghasilkan temuan penelitian yang lebih menarik dan
lebih bermanfaat. Di samping itu, wilayah desa yang berbeda diyakini
memiliki karakteristik wilayah yang berbeda dalam hal kondisi fisik,
sosial-ekonomi masyarakat dan aparatnya sehingga diharapkan akan
diperoleh ragam permasalahan pengadaan yang variatif. Dari masing-