Page 289 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Pengadaan Tanah Tol Tras Jawa Ruas Mantingan-Kertosono II: ... 271

6. Permasalahan Hukum adalah keadaan instrumen, aturan, dan
landasan hukum pengadaan tanah yang dinilai menghambat proses
pembebasan tanah.
7. Permasalahan Sosial-ekonomi adalah keadaan sosial dan ekonomi
masyarakat yang menghambat proses pengadaan tanah.
8. Permasalahan politis adalah keadaan produk-produk kebijkan
yang timbul dari para pemegang otoritas yang menghambat proses
pengadaan tanah.
9. Solusi permasalahan adalah ragam cara yang digunakan oleh
para pemegang otoritas dan para pemangku kepentingan untuk
menyelesaikan permasalahan yang menghambat proses pengadaan
tanah. Ragam cara solusi ini dapat berupa cara secara kekeluargaan,
mediasi, maupun jalur pengadilan.
10. Mengidentifikasi langkah solusi adalah kegiatan untuk menelusur
dan mencatat serta mengelompokkan langkah-langkah solusi
permasalahan pengadaan tanah yang telah dilakukan oleh berbagai
pihak.
11. Rumusan solusi adalah gagasan dari para pelaku kegiatan pembebasan
tanah, dari peneliti, dari para pakar, serta dari kajian refrensi yang
selanjutnya dirumuskan oleh peneliti sebagai pemikiran solusi
terhadap permasalahan pengadaan tanah yang pernah timbul dan
akan timbul.

c. Data, Teknik Pengumpulan, dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer
dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan meliputi: (a) jumlah
dan luas bidang tanah yang telah dibebaskan dari jumlah yang ditargetkan
yang dikumpulkan mellaui wawancara dari PPK pembangunan jalan tol
ruas Mantingan-Kertosono II di Kabupaten Nganjuk, (b) penyelesaian
uang ganti rugi (UGR) yang telah diselesaikan dari yang dicadangkan
yang dikumpulkan mellaui wawancara dari PPK pembangunan jalan
tol ruas Mantingan-Kertosono II di Kabupaten Nganjuk, (c) kendala
teknis, fisik wilayah, administratif, hukum, sosial-ekonomi, dan politis
yang timbul dalam proses pembebasan tanah pada kegiatan pengadaan
tanah pembangunan jalan tol Trans Jawa ruas Mantngan-Kertosono II
di Kabupaten Nganjuk dengan cara wawancara dari responden pemilik
tanah dan para petugas dan pejabat sebagai sumber data, (d) cara yang