Page 296 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Senthot Sudirman, Dian Aries Mujiburrohman, Theresia Suprianti
278

bidang tanah di Desa Puren didominasi oleh lahan pertanian yang dapat
di,iliki oleh warga dan sebagai tanah kas desa (TKD). Jika dicermati juga
ada hubungan antara besarnya sisa bidang-bidang tanah yang belum dapat
diselesaikan antara di Desa Sambirejo yang didominasi oleh tanah warga
dan di Desa Puren yang didominasi oleh tanah warga campur dengan
tanah kas desa (TKD). Semakin besar keberadaan TKD sebagai obyek
tanah yang dibebaskan maka semakin lama proses penyelesaiannya, hal ini
disebabkan oleh bahwa pihak yang memerlukan tanah harus mencarikan
ganti untuk tanah TKD yang dibebaskan tersebut. Kondisi inilah yang
biasanya menghambat proses pengadaan tanah untuk pembangunan bagi
kepentingan umum, seperti jalan tol ini.

Gambar 4.1 Hubungan antara jumlah bidang dengan jumlah luas bidang-bidang
tanah obyek pembebasan tanah di setiap desa. Sumber: Tabel 4.1

Untuk mempermudah melihat kecenderungan hubungan antara
jumlah bidang dan luasnya, perlu dicer,ati Gambar 4.1. Dari gambar tersebut
mudah diketahui bahwa ada kecenerungan hubungan positif antara jumlah
bidang tanah dengan luasnya di masing-masing desa untuk desa-desa
dengan obyek pembebasan tanah yang sedikit hingga sedang, sebaliknya
hubungan tersebut tidak tampak untuk desa-desa dengan jumlah bidang
yang banyak, misalnya dapat dilihat di Desa Kemaduh, Banaran Wetan,
Pisang, dan Mungkung.
Selanjutnya kondisi perkembangan realisasi pembebasan tanah milik
warga ditunjukkan pada Gambar 4.2. Dari gambar ini dapat dilihat bahwa
semakin tinggi jumlah obyek pembebasan tanah di suatu desa semakin
besar sisa bidang-bidang tanah yang belum dapat dibebaskan, seperti
ditunjukkan di Desa Banaran Wetan, Waung, Kemaduh, Kedungrejo, dan