Page 298 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Senthot Sudirman, Dian Aries Mujiburrohman, Theresia Suprianti
280

Uraian di atas menjelaskan mengapa jika pihak-pihak yang
memerlukan tanah harus melakukan pekerjaan yang lebih panjang dan
berat jika enjumpai tanah-tanah pemerintah, TKD, milik BUMN, BUMD,
wakaf sebagai tanah obyek pembebasan. Kesulitan yang lebih besar dalam
pembebasan tanah-tanah bukan milik warga tersebut akan menyebabkan
sisa obyek pembebasan tanah di desa-desa lokasi penelitian menjadi lebih
tinggi. Namun demikian, proporsi tanah-tanah obyek pembebasan yang
berasal dari tanah bukan milik warga ini umumnya jauh lebih sedikit
daripada tanah-tanah obyek pembebasan yang berasal dari tanah milik
warga (Gambar 4.3).

Gambar 4.3 Proporsi antara jumlah bidang target pembebasan yang berasal dari
tanah warga dan bukan tanah warga di stiap desa Sumber: Tabel 4.1
Bidang-bidang tanah obyek pembebasan tanah berasal dari tanah
milik warga dan dari tanah bukan milik warga. Tanah-tanah yang berasal
dari tanah warga adalah tanah-tanah yang dimiliki oleh warga baik yang
beruapa tanah pertanian maupun tanah pekarangan (tanah darat). Bidang-
bidang tanah yang berasal dari tanah miik warga umumnya jauh lebih
banyak daripada tanah-tanah yang berasal dari tanah bukan milik warga.
Demikian halnya, kesan yang dihasilkan pada proporsi antara obyek
pembebasan yang belum berhasil dibebaskan antara tanah warga dan
tanah bukan milik warga yang biasanya dapat berupa tanah kehutanan,
tanah wakaf, tanah milik BUMN, BUMD, tanah pemmerintah daerah,
tanah TKD baik erupa tanah kosong maupun tanah dengan bangunannya.
Data proporsi antara tanah-tanah obyek pembebasan yang berasal dari
tanah milik warga dan tanah yang berasal dari tanah bukan milik warga
ditunjukan pada Gambar 4.4.