Page 297 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Pengadaan Tanah Tol Tras Jawa Ruas Mantingan-Kertosono II: ... 279

Puren. Hal istimewa ditunjukkan oelh Desa Sikokare dan Desa Sukorejo. Di
kedua desa ini sisa bidang tanah yang belum dapat dibebaskan sangat tinggi,
dan menurut penjelasan Sujarwo Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten
Nganjuk hal tersebut disebabkan oleh adanya penolakan rencana proyek
pembangunan tol tersebut melewati wilayah desanya. Oleh karena itu,
penolakan warga terhadap rencana pembangunan bagi kepentingan umum
akan berbuntut pada terhambatnya proses pengadaan tanahnya.

Gambar 4.2 Hubungan antara jumlah bidang tanah warga target pembebasan
dengan yang telah dibebaskan di setiap desa. Sumber: Tabel 4.1

Berdasarkan Tabel 4.1 juga dapat dicermati bahwa desa-desa dengan
bidang-bidang tanah obyek pembebasan yang berasal dari tanah bukan
warga lebih banyak umumnya meninggalkan sisa pembebasan yang lebih
banyak. Hal ini dapat dipahami mengingat tanah-tanah yang bukan milik
warga ini dapat berupa tanah kehutanan, tanah wakaf, dan tanah kas desa
(TKD) yang proses pembebasannya memerluan prosedur yang panjang dan
melibatkan lebih banyak pihak.

Sebagai contoh, tanah kehutanan yang terkena proyek dan menjadi
obyek pembebasan tanah, maka P2T harus mencarikan tanah pengganti
yang luasnya sama dengan tanah kehutanan yang akan dibebebaskan
tersebut. Proses mencarikan tanah pengganti ini bukan perkara mudah
dilakukan oleh pihak yang masa kerjanya tidak panjang. Hal serupa berlaku
untuk tanah-tanah TKD yang menjadi obyek pembebasan tanah. Pekerjaan
lebih berat lagi dalam pembebasan tanah ini ketika P2T menggunakan
tanah-tanah dan bangunan milik instansi pemerintah. Dalam hal seperti
ini, disamping mencarikan tanah P2T harus membangunkan bangunan
dengan spesifikasi dan fungsi seperti yang dibebaskan tersebut.