Page 315 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Pengadaan Tanah Tol Tras Jawa Ruas Mantingan-Kertosono II: ... 297

Nganjuk Bapak Suroto dan stafnya Aminudin (2015, hasil komunikasi
pribadi) diperoleh informasi bahwa permasalahan atau hambatan
16
dalam pembebasan lahan dapat muncul dalam setiap tahapannya.
Tahapan dalam pengadaan tanah untuk jalan tol ini, dapat disimplifikasi
meliputi: (a) tahap penetapan lokasi, (b) tahap identifikasi obyek dan
subyek hak yang terkena proyek, (c) tahap musyawarah penetapan
besar ganti rugi (per m ), dan (d) tahap penentuan dan penghitungan
2
nilai ganti rugi (per luasan bidang yang terkena proyek). Dalam
masing-masing tahapan tersebut terdapat kemungkinan munculnya
kendala yang menghambat proses pembebasan lahan sebagai berikut
(Suroto dan Aminudin, 2015, komunikasi pribadi) :
17

a. Tahap penetapan lokasi.

Dalam proses pengadaan tanah untuk jalan tol dimulai dengan
penetapan lokasi oleh Bupati atau Walikota dimana proyek tersebut
dibangun. Calon lokasi yang akan ditetapkan ini diidetifikasi oleh suatu
konsultan yang ditunjuk oleh Pemrakarsa pekerjaan, misal dalam hal
pembangunan jalan tol ini adalah Kementrian PU. Berdasarkan hasil
kerja konsultan ini diperoleh calon jalur jalan tol sebagai calon lokasi
proyek pembangunan jalan tol, yang lebarnya dimungkinkan selebar
0,5 km sepanjang jalan tol yang akan di bangun (Ring of Way = ROW).
Selanjutnya hamparan lahan yang terdiri dari bidang-bidang tanah baik
yang utuh maupun yang sebagian inilah yang dtetapkan sebagai calon
lokasi pembangunan proyek jalan tol yang ditetapkan oleh Bupati atau
Walikota setempat.
Permasalahan yang dapat timbul dalam proses identifikasi calon lokasi
hingga penetapan lokasi proyek ini adalah dimungkinkannya dimasuki
oleh para spekulan tanah. Para spekulan ini tidak sembarang orang, mereka
memiliki kapasitas untuk mengakses berbagai informasi mengenai program
pembangunan tersebut sehingga mampu memilih lokasi spikulasi investasi
pembelian tanah di dalam calon lokasi proyek tersebut. Memang dalam SK
penetapan lokasi oleh Bupati atau Walikota ini telah ditegaskan mengenai
larangan terjadinya transaksi jual beli atau peralihan hak atas tanah lainnya

16 Komunikasi pribadi dengan Waligi Pejabat Pembuat Komitmen (PKP) Jalan
Tol Solo-Mantingan I, Solo, 2014.
17 Loc.cit.