Page 314 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)
P. 314

Senthot Sudirman, Dian Aries Mujiburrohman, Theresia Suprianti
            296

                hadir dalam kegiatan musyawarah pengadaan tanah dan di belakang
                para  pemilik  tanah  untuk  menolak  proyek  dan  menolak  menerima
                nilai hasil  penilaian  oleh  Penilai Independen. Kondisi ini  tentu
                menghambat pengadaan tanah.
            14.  Pihak yang mengatasnamakan masyarakat pemilik tanah.
                Adanya pihak-pihak  yang  mengatasnamakan  masyarakat pemilik
                tanah  yang  berujung  pada mencari  keuntungan  pribadi  dengan
                mengatasnamakan masyarakat pemilik tanah. Hal ini djelaskan oleh
                Bapak Sunarko (Kasi SPP Kantah Kab. Nganjuk). Pihak-pihak ini
                berusaha mempengaruhi masyarakat  pemilik  tanah  untuk menolak
                hasil kesepatakan nilai tanah hasil musyawarah, yang intinya mereka
                akan menumpang mencari  keuntungan  dari  suasana kisruh  yang
                mereka ciptakan. Setelah mereka kisruh, mereka tampil sebagai juru
                damai  yang berharap mendapatkan keuntungan  dari  masyarakat
                pemilik tanah. Adanya faktor ini dalam menghambat proses pengadaan
                tanah juga dihasilkan oleh Rini (2013:35)  .
                                                   14
            15.  Sengketa lahan
                Adanya  sengketa  lahan  sebagai penghambat proses pengadaan  tanah
                dikemukakan  oleh Suroto Kepala PPK Kab. Nganjuk.  Adanya  sengketa
                menyebabkan adanya ketidakjelasan mengenai pemilik dan calon penerima
                ganti rugi dan pihak yang akan melepaskan hak atas tanahnya ketika telah
                terjadi pemberian uang ganti rugi (UGR), sehingga adanya sengketan lahan
                juga  menghambat proses pembebasan  lahan untuk pembangunan  tol.
                Informasi ini juga senada dengan temuan Rini (2013:35)  .
                                                            15
            16.  Masih  adanya  sejumlah kelemahan lain  yang  terjadi,  seperti  Surat
                Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP)  dari  Bupati/
                Walikota  atau  Gubernur  sering  kali  tidak  diproses  dengan  cepat.
                Hal ini memberikan kesempatan kepada para spekulan tanah untuk
                bertransaksi  sebelum kepemilikan  tanah  dibekukan (land-freezing)
                (Suroto, 2015, komunikasi pribadi).
            17.  Berdasarkan penjelasan dari Pejabat Pembuat Komitmen Kementrian
                Pekerjaan Umum Ruas  Tol  Mantingan-Kertosono II  di  Kabupaten


            14   Rini,  T.S. 2013.  Pelaksanaan Pengadaan  Tanah,  Hambatan, Dan Upaya
                Penyelesaiannya (Studi  Pengadaan  Tanah Untuk Jalan  Tol  di  kabupaten
                Nganjuk Provinsi Jawa Timur). Skripsi STPN, Yogyakarta.
            15   Rini,  T.S. 2013.  Pelaksanaan Pengadaan  Tanah,  Hambatan, Dan Upaya
                Penyelesaiannya (Studi  Pengadaan  Tanah Untuk Jalan  Tol  di  kabupaten
                Nganjuk Provinsi Jawa Timur). Skripsi STPN, Yogyakarta.
   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319